Upaya reformasi regulasi di sektor kesehatan memasuki babak baru dengan diluncurkannya Regulatory Framework System (RFS). Yakni sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memetakan, menyederhanakan, dan memutakhirkan regulasi kesehatan agar lebih efisien, transparan, dan relevan
RFS menjadi terobosan penting dalam tata kelola regulasi modern di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sistem ini memungkinkan proses harmonisasi regulasi dilakukan secara berbasis data, sehingga mampu meminimalisir tumpang tindih aturan, celah hukum, maupun kekosongan norma. Tidak hanya sekadar repository, RFS dirancang sebagai kerangka hidup yang terus diperbarui sesuai dinamika hukum dan kebijakan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama menyampaikan pembangunan RFS merupakan hasil kolaborasi panjang antara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Hukumonline, British Embassy Jakarta, dan Kemenkes. Kerjasama yang dibangun telah berjalan panjang.
Setidaknya kolaborasi tersebut sudah dimulai sejak penyusunan RUU tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law. Kemudian memetakan sekitar 580 regulasi Menteri Kesehatan yang ada, hingga menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. Ujungnya pengembangan RFS yang resmi diluncurkan.
“(Jadi, -red) Kerja sama ini tidak tiba-tiba lahir begitu saja,” jelas Rizky saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran RFS Kemenkes di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Baca juga:
- Regulatory Compliance System Jadi Pilar Baru Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola Risiko di InJourney
- RCS Hukumonline Kunci Perusahaan Pembiayaan Patuhi Hukum dan Lindungi Data Pribadi
Bagi pria biasa disapa Gama itu, RFS tidak hanya bermanfaat bagi Kemenkes, tetapi juga dapat menjadi praktik yang baik bagi kementerian maupun lembaga lain. Pendekatan teknologi dalam perancangan dan pendokumentasian peraturan ini menunjukkan adanya komitmen untuk berubah menjadi lebih baik.
















