Ketiga unsur tersebut perlu dilihat berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip primacy of facts dalam Rekomendasi ILO Nomor 198 Tahun 2006 mengenai Hubungan Kerja, yang menempatkan fakta pelaksanaan pekerjaan sebagai hal penting dalam menentukan keberadaan hubungan kerja. Dengan demikian, seseorang tidak serta-merta menjadi ‘relawan’ hanya karena hubungan tersebut menggunakan istilah demikian. Hal ini dikarenakan ‘relawan’ juga dapat dikategorikan sebagai pekerja apabila terdapat pekerjaan, upah, dan perintah yang menjadi unsur-unsur dari hubungan kerja.
Persoalan yang Lebih Besar: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Persoalan status ‘relawan’ dalam penyelenggaraan SPPG tidak berhenti pada pertanyaan apakah hubungan tersebut memenuhi unsur hubungan kerja. Persoalan berikutnya adalah siapa yang secara hukum bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjalankan pekerjaan tersebut.
Hal ini berkaitan dengan desain kelembagaan penyelenggaraan SPPG. Dalam penyelenggaraan layanan publik, pemerintah tidak selalu harus melaksanakan seluruh kegiatan secara langsung. Terdapat berbagai pilihan mengenai bagaimana suatu fungsi diselenggarakan, bergantung pada karakter kegiatan, kapasitas pemerintah, serta kebutuhan pengaturan dan pengawasan.
Dalam penyediaan makanan, misalnya, terdapat pelaku usaha yang telah memiliki fasilitas produksi, tenaga kerja, jaringan pemasok, serta pengalaman menyediakan makanan dalam jumlah besar. Kapasitas tersebut dapat ditemukan pada usaha jasa boga, katering, koperasi, UMKM, maupun pelaku usaha lainnya.
Keberadaan kapasitas tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan desain penyelenggaraan SPPG. Pemerintah dapat menjalankan fungsi penetapan standar, seleksi, pengawasan, dan evaluasi, sementara kegiatan operasional tertentu dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi persyaratan.
Apabila pilihan tersebut digunakan, setidaknya terdapat tiga pihak yang perlu ditempatkan secara jelas yaitu pemerintah, penyedia, dan pekerja. Pemerintah berhubungan dengan penyedia dalam rangka penyelenggaraan layanan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. Sementara itu, hubungan antara penyedia dengan orang yang bekerja untuk melaksanakan kegiatan operasional merupakan hubungan yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan.
Pembedaan tersebut penting ketika kontrak antara pemerintah dan penyedia berakhir. Berakhirnya kontrak tersebut tidak dengan sendirinya mengakhiri hubungan kerja antara penyedia dengan pekerjanya. Penyedia tetap memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja. Apabila penyedia masih memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan lain, hubungan kerja dapat tetap berlangsung. Sebaliknya, apabila berakhirnya suatu pekerjaan telah memenuhi alasan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
