Dengan demikian, hubungan pemerintah dengan penyedia perlu dibedakan dari hubungan penyedia dengan pekerja. Pembagian tanggung jawab tersebut penting agar berakhirnya suatu kontrak atau kegiatan pemerintah tidak serta-merta diterjemahkan sebagai berakhirnya hubungan kerja orang-orang yang selama ini melaksanakan pekerjaan tersebut.
Menata Kembali Sistem Kepegawaian SPPG
Persoalan ini menjadi penting ketika kita melihat bagaimana pengaturan mengenai kepegawaian SPPG. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG membuka kemungkinan pengangkatan pegawai SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, ketentuan tersebut belum mencakup seluruh orang yang terlibat dalam operasional SPPG. Badan Gizi Nasional melalui Siaran Pers tanggal 13 Januari 2026 menjelaskan bahwa skema tersebut ditujukan bagi jabatan tertentu yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Sementara itu, orang-orang yang menjalankan berbagai pekerjaan operasional di dapur dan disebut sebagai ‘relawan’ berada di luar skema tersebut.
Di sisi lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya memasukkan penyediaan makanan dan minuman sebagai salah satu pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Ketentuan ini membuka kemungkinan bagi kegiatan penyediaan makanan untuk dilaksanakan melalui penyedia jasa, dengan konsekuensi adanya kejelasan mengenai hubungan kerja dan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, persoalan ‘relawan’ tidak cukup diselesaikan dengan memperluas atau membatasi skema PPPK. Penataan perlu dimulai dari pemetaan fungsi dan hubungan hukum yakni fungsi apa yang dijalankan pemerintah, fungsi apa yang dapat dilaksanakan penyedia, dan dalam hubungan hukum dengan siapa orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut ditempatkan.
Pada akhirnya, persoalan ‘relawan’ dalam penyelenggaraan SPPG bukan semata-mata persoalan nomenklatur, melainkan ketepatan dalam menentukan fungsi, hubungan hukum, dan pihak yang memikul tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Apapun desain kelembagaan yang dipilih, perlu terdapat kejelasan mengenai kedudukan hukum orang-orang yang melaksanakan pekerjaan serta pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan dan pelindungan hak-hak ketenagakerjaan mereka.
*) Dr. Fitriana, S.H., M.H., Dosen Hukum Perburuhan Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
