Muhaimin menilai dana tersebut dapat menggerakan perekonomian rakyat desa lewat kegiatan produktif. "Penggunaan yang bersifat konsumtif hanya akan menggerakkan ekonomi sesaat, berbeda jika diinvestasikan untuk usaha yang bisa menyerap tenaga kerja baik di sektor pertanian, perkebunan maupun perdagangan," urainya.
Terpantau, di kantong pekerja migran, dana remitansi digunakan untuk membeli motor baru, alat-alat elektronik dan memperbaiki rumah. Karena itu pemerintah mendorong pekerja migran menggunakan dana yang dimiliki untuk sektor produktif. Pembinaan khusus dilakukan pemerintah di kantong pekerja migran. Yaitu dengan memperkuat kegiatan agar potensi di daerah asal pekerja migran digarap dengan dana hasil jerih payah pekerja.
Kegiatan tersebut seperti menggelar wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya, desa produktif, mobil dan rumah terampil. Serta program link and match dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Peningkatan peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan pelayanan remitansi.
Reyna menambahkan upaya pemerintah untuk mengubah pola pikir pekerja migran dilakukan sejak masa pembekalan. Pada saat itu calon pekerja diingatkan agar memanfaatkan hasil jerih payah mereka untuk kegiatan produktif. “Terutama menjadi bekal bagi pekerja migran purna penempatan,” paparnya.
Dia juga menuturkan pemerintah mencatat arus kepulangan pekerja migran setiap bulan mencapai 40.000 – 50.000 orang dari total enam juta pekerja migran di sejumlah negara penempatan. Jumlah arus kepulangan itu dicatat pemerintah dari salah satu pintu gerbang kepulangan pekerja migran yaitu di bandara internasional Soekarno-Hatta, Banten.
”Meningkatnya TKI yang mudik berdampak pada kenaikan jumlah remitansi TKI, sekira 40 – 50 persen,” tutur Reyna.
Antisipasi yang dilakukan seperti bekerjasama dengan pemerintah daerah. Khususnya Disnakertrans tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan menyediakan petugas kesehatan, Satpol PP dan Balai Pelayanan, Perlindungan dan Penempatan (BP3) guna membantu pengamanan kepulangan pekerja migran.
Reyna juga menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan program penempatan dan perlindungan pekerja migran. Terutama perbaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran. Misalnya, di beberapa negara penempatan ada standar besaran upah yang diterima pekerja migran. Kemudian, menggunakan sistem perbankan untuk membayar upah pekerja serta mendapat minimal satu hari libur dalam sepekan. Hal penting lain adalah paspor dipegang pekerja migran.
















