Kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup masih lemah. Hal itu menyebabkan kualitas lingkungan hidup ikut menjadi rendah dan memunculkan beragam masalah. Ada banyak kendala sebagai sebab mulai dari sisi regulasi, kelembagaan, anggaran, dan penegakan hukum.
Demikian laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2012 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Laporan itu tertuang dalam buku SLHI Tematik 2012 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2012 oleh KLH yang dipaparkan dalam acara bedah buku tersebut di Jakarta, Rabu (3/7).
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Henry Bastaman mengutarakan, “IKLH Indonesia pada 2012 mencapai 64,21 dilihat dari kualitas udara, air, dan tutupan hutan.”
IKLH kurang berada pada rentang nilai 58-66. IKLH cukup, baik, dan sangat baik masing-masing (66-74), (74-82), dan (82-90).
Diuraikan Henry, dari 243 kabupaten/kota yang dipantau, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor (NOx) makin meningkat seiring pertambahan kendaraan bermotor. Berbeda halnya dengan polusi udara akibat asap pabrik (SOx) yang mengalami penurunan.
Kualitas air dinilai juga mengkhawatirkan. Kesimpulan itu diambil setelah meneliti 52 sungai di 33 provinsi. Persentase mutu air tercermar berat di sungai-sungai tersebut, berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 mencapai 75,2 persen atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 82 persen.
Mengenai luas tutupan hutan, secara garis besar terjadi penurunan. Dari luas 104 juta hektare (ha) lebih pada 2000, tersisa pada 2011 sekitar 97 juta ha saja. Meski demikian terjadi penurunan laju deforestasi pada kurun 2009-2011 yang hanya 0,3 persen di kawasan hutan dan 0,12 persen pada kawasan nonhutan. Tercatat, laju deforestasi terbesar terjadi di periode 1996-2000 yaitu 2,83 persen pada kawasan hutan dan 0,68 persen pada kawasan nonhutan.
Akibat buruknya kualitas lingkungan hidup dari tiga indikator tersebut, tutur Henry, berdampak bagi kehidupan manusia. Seperti rentannya manusia terhadap penyakit tertentu, bencana banjir, dan hilangnya keragaman hayati yang melemahkan daya dukung lingkungan.
Sekalipun dampak bagi lingkungan dan manusia sudah terasa, namun kapasitas pengelolaan lingkungan hidup belum membaik. Temuan yang terurai dalam buku tersebut diketahui, bentuk lembaga pengelolaan lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota tidak seragam.
Bupati Pesisir Selatan Lampung, Nasrul Abit pada kesempatan sama membenarkan hasil penelitian tersebut. Menurutnya, lembaga pengelola lingkungan hidup di kabupaten yang dia pimpin menyatakan mengelola lingkungan hidup adalah tugas pilihan bukan utama. “Kepala daerah yang dibuat pusing jika ada bencana atau pencemaran,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, menguraikan instansi di daerah seperti tak bekerja untuk mengelola lingkungan hidup dikarenakan alokasi anggaran yang minim. Sedangkan anggaran di daerah digenjot untuk pembangunan infrastruktur. “Sehingga kondisi lingkungan hidup di daerah seperti apa yang tertulis di buku.”
Diketahui, anggaran fungsi lingkungan hidup dibandingkan total belanja pemerintah pada 2005 mencapai 0,37 persen dari total APBN. Terbesar alokasi anggaran untuk lingkungan hidup terjadi pada 2009 yaitu mencapai 1,7 persen dari total APBN dan kembali turun pada tahun anggaran berikutnya. Lalu, hanya 1,08 persen total anggaran fungsi lingkungan hidup pada 2013.
Jika dibandingkan antara IKLH 2009-2011 dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, maka rata-rata pemerintah provinsi berada pada kuadran tiga. Yaitu, kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup sama-sama rendah.
Provinsi Gorontalo dan Bengkulu berada pada kuadran satu. Yaitu, kualitas lingkungan hidup tinggi tapi kapasitas pengelolaan lingkungan hidup rendah. Provinsi Bali berada pada garis batas kuadran satu dan kuadran tiga.
Tiga provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki kapasitas tinggi, namun kualitas lingkungan hidup yang rendah. Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari komponen kelembagaan pengelola lingkungan hidup, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran.
Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Penasihat Presiden, Emil Salim mengkritik hasil penelitian yang dituangkan dalam buku itu. Menurutnya, IKLH hanya melihat sumber daya alam saja tanpa memperjelas tren daya dukung lingkungan akibat jejak ekologi dari pembangunan.
“Tidak ada terpapar apa hasil pembangunan bagi kemerosotan daya dukung lingkungan dan keunikan ekosistem,” papar Emil Salim.
Menurutnya, IKLH perlu dipadukan pula dengan indeks lain yang dibuat lembaga lain seperti BPS, Bappenas, dan BI. Tujuannya adalah menyuguhkan secara terpadu apa dampak pembangunan bagi lingkungan hidup dan keragaman hayati unik di Indonesia.
Sekaligus, papar Emil Salim, perpaduan indeks itu akan membuka alam pemikiran bagi para penentu kebijakan di daerah maupun di pusat. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. “Mendorong pula lahir kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
