Revisi UU Kepailitan, Untuk Lindungi Debitor
Berita

Revisi UU Kepailitan, Untuk Lindungi Debitor

Mesti memasukkan konsep insolvency test.

HRS
Bacaan 2 Menit


Sementara itu, pengajar hukum kepailitan Universitas Indonesia Teddy Anggoro mengatakan bahwa negara-negara di dunia mengenal dua konsep kepailitan. Yaitu insolvency test dansimply doesn’t pay.


Konsep insolvency test dalam kepailitan lebih menekankan kepada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Sedangkan simply doesnt pay, suatu proses atau cara lain dalam menagih utang asalkan terpenuhi syarat permohonan kepailitan. Indonesia menganut konsep yang kedua.


“Kalau kita pakai comparative study, dua-duanya diakui kok. Sekarang, kita mau konsisten yang mana,” tutur Teddy ketika ditemui di Universitas Indonesia, Selasa (30/10).


Kendati demikian, Teddy menilai bahwa Indonesia selayaknya memakai konsep insolvency test. Pasalnya, banyak perusahaan di Indonesia dirugikan dengan konsep tersebut. Ia pun menyebutkan beberapa korban UUKPKPU, yaitu Prudential dan Telkomsel.


“Untuk itu, UU Kepailitan harus diubah. Pertimbangannya adalah kebutuhan nasional,”


Senada dengan James, Teddy juga mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menganut konsep ini, di antaranya adalah konsep likuidasi.


Pasalnya, insolvency test mensyaratkan suatu permohonan pailit adalah perusahaan yang sudah dalam keadaan bangkrut. Untuk itu, ketika perusahaan dimohonkan pailit, putusan pailit tersebut berdampak pada dilikuidasinya perusahaan tersebut.


Sementara itu, konsep simply doesnt pay yang dianut UUKPKPU tidak otomatis berakhir pada likuidasi. Soalnya, konsep ini hanyalah sebuah cara menagih utang layaknya gugatan perdata lainnya.


“Kalau ingin insolvency, konsep tidak otomatis likuidasi harus diubah menjadi otomatis likuidasi. Dengan demikian, UU No.40 Tahun 2007 juga harus diubah karena masalah likuidasi diatur di sana,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info