Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini terus dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan dengan penekanan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM). Termasuk juga pergeseran paradigma dari kriminalisasi menuju rehabilitasi.
Revisi UU yang telah empat kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini merupakan langkah strategis yang berupaya membuat kerangka hukum yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyampaikan revisi UU Narkotika sejalan dengan visi besar Presiden dalam mewujudkan peradaban bangsa yang lebih maju dan beradab.
“Kebetulan hal ini termasuk dalam Asa Cita, baik yang menyangkut tentang HAM maupun tentang narkotika. Ini sudah menjadi konsen Presiden. Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa,” kata Pigai saat ditemui awak media di Gedung Kementerian HAM (Kemenham), Selasa (15/4/2025).
Baca juga:
- Kementerian Hukum Targetkan RUU Narkotika Segera Dibahas
- RUU Narkotika Bakal Atur Ambang Batas Pengguna dan Pengedar
Dia menilai pendekatan terhadap masalah narkotika tidak bisa lagi hanya mengandalkan model kriminalisasi. Ada kebutuhan untuk melakukan transformasi paradigma ke arah rehabilitasi dan penanganan berbasis kesehatan dan HAM.
“Selama ini pendekatan penegakan hukum terhadap pemberantasan narkotika terlihat semacam crime control model, dan excessive use of power yang berpotensi menyebabkan kesalahan dari sisi HAM,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi dalam dua tahun terakhir terkait pemberantasan narkotika, yang pendekatan terhadap pengguna barang haram itu mulai berubah ke arah yang lebih manusiawi. Terkait legalisasi tanaman ganja dan rencana klasifikasi kratom sebagai bagian dari narkotika.
