Perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika merupakan hal yang paling banyak ditanyakan. Penting untuk diketahui bahwa kedua pasal tersebut membahas ketentuan pidana bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika. Simak paparannya berikut ini.
Pengertian Narkotika
Sebelum menyimak perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, mari kenali lebih dalam soal narkotika terlebih dahulu.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.
Baca Juga:
- Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika
- Syarat Penyalahguna Narkotika Boleh Direhabilitasi
- 5 Catatan JRKN terhadap Reformasi Kebijakan Narkotika
Pada dasarnya, narkotika tidak dilarang penggunaannya selama untuk keperluan medis dengan dosis tertentu yang diawasi oleh dokter atau pihak yang berwenang. Namun, penggunaan narkotika tanpa hak dan pengawasan inilah yang dilarang.
UU Narkotika memuat istilah untuk pengguna narkotika, yakni pecandu dan penyalah guna. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika mengartikan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 1 angka 15 UU Narkotika mengartikan penyalah guna sebagai perbuatan atau tindakan penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Dasar Hukum Narkotika
Dasar hukum narkotika saat ini diatur dalam UU Narkotika. Diterangkan Pasal 4 UU Narkotika, perumusan Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk empat hal:
1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.
