Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tetapi juga banyak tokoh publik, termasuk figur selebritis. Fenomena ini kerap menuai sorotan media, terutama ketika hukuman yang dijatuhkan kepada tokoh publik seperti selebritis berupa rehabilitasi alih-alih pemenjaraan. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan komika Reza Pardede alias Coki Parded pada tahun 2021 dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu.

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Coki Pardede langsung direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur tanpa proses hukum terlebih dahulu (Kompas.com, 2021). Kasus serupa juga terjadi baru-baru ini pada artis dan influencer Andrew Andika, yang mendapatkan rehabilitasi tanpa persidangan (Tempo.co, 2024).
Baca Juga:
Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas
Dinamika Pergulatan Penegakan Hukum Versus Prerogatif Presiden
Fenomena ini memicu perdebatan mengenai keadilan dalam penegakan hukum kasus narkotika, di mana rehabilitasi di satu sisi dianggap lebih manusiawi karena berorientasi pada pemulihan pengguna. Tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengapa rehabilitasi lebih sering diberikan kepada selebritis atau tokoh publik tertentu, sementara banyak pengguna dari kalangan masyarakat biasa justru mendekam di balik jeruji penjara. Pola ini memunculkan dugaan bahwa kemudahan mendapatkan rehabilitasi bagi tokoh publik mungkin dipengaruhi oleh status sosial dan pengaruh mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penerapan hukum ini murni berdasarkan aturan atau dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Untuk menjawabnya, perlu ditinjau dasar hukum dan permasalahan terkait rehabilitasi narkotika di Indonesia.
Regulasi Rehabilitasi Narkotika
Penerapan rehabilitasi narkotika di Indonesia berlandaskan berbagai aturan hukum yang dirancang untuk mengadopsi pendekatan kesehatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika memiliki kewenangan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah memberikan panduan teknis kepada hakim dalam menentukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010). Aturan ini bertujuan memberikan kejelasan tentang mekanisme dan kriteria penempatan pecandu, korban penyalahgunaan, serta pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat regulasi yang memberikan panduan teknis kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di lingkungan BNN, dalam menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (PerKaBNN 11/2014). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pendekatan berbasis kesehatan dapat diterapkan secara konsisten.
















