Berkaitan dengan Perpres, Taufik menerangkan bahwa ketentuan tersebut sedang direvisi. Namun terbatas pada peta area terdampak. "Yang kita harapkan Pasal 15 direvisi juga secara menyeluruh," ujar Taufik bersemangat. Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah yang fundamental bagi pemerintah untuk mengubah persepsi masyarakat. Perpres No. 14/2007 memang sudah kadung dianggap momok oleh korban.
Pasal 15 Perpres No. 14/2007 Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN. Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur terrnasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.
Bukan hanya pemerintah dan Kejaksaan yang disasar oleh LSM-LSM lingkungan ini, tapi juga Komnas HAM. Mereka meyoal kinerja komisi ini untuk memperjuangkan hak asasi para korban lumpur Lapindo.
Komisioner Komnas HAM Kabul Supriyadhie saat dihubungi hukumonline langsung memberikan jawaban teknis. "Investigasi belum usai," ujarnya melalui pesan singkat. Menurutnya, pihaknya akan memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, Komnas HAM akan menganalisis data dan menyimpulkannya. Setelah itu, baru Komnas HAM memberi rekomendasi.
