Kelompok kedua, ahli yang punya hubungan dengan Lapindo Brantas Inc. dan BP Migas. Kelompok ini yang mengatakan pemicu semburan lumpur adalah gempa Yogyakarta, ujar Chalid. Dan kelompok ketiga, adalah ahli-ahli dari luar yang menyatakan bahwa tidak logis semburan dipicu gempa.
Sejumlah pentolan LSM lingkungan mengedepankan temuan terbaru dari Davies karena kredibilitas para penelitinya. Misalnya, Davies telah mengumpulkan para pakar secara lintas negara dan lintas universitas dalam timnya. Selain Davies sendiri seorang ahli geologi dan geofisika dari University of Durham, Inggris, tim tersebut juga diperkuat ahli gempa, ahli teknik perminyakan, dan ahli geologi perminyakan. Rudi Rubiandini (ahli teknik perminyakan Institut Teknologi Bandung) adalah salah satu anggota tim terpilih.
GMKKL berharap, temuan ini bisa membuka mata pemerintah untuk menerima kenyataan bahwa kelalaian manusia (human error) sebagai penyebab semburan. Selama dua tahun ini berbagai temuan dari ahli dalam dan luar negeri menyatakan bahwa lumpur Lapindo disebabkan oleh human error. Namun, pemerintah malah mengabaikan temuan-temuan tersebut.
"Kejaksaan menuding kita membayar ahli-ahli untuk bikin keputusan yang kontra terhadap teori Lapindo," ungkap Bambang Sulistomo, Sekjen GMKKL "Tapi masa ahli independen berkelas internasional seperti Davies ditolak juga?"
Benny Susetyo dari SETARA Institute turut mendukung pernyataan rekannya. Dia berharap pemerintah mengambil keterangan Davies dan timnya untuk memperkuat fakta bencana tersebut. Terlepas dari kepentingan politis apa pun, menurutnya, Negara harus jadi zona netral dalam kasus ini.
Selama ini, menurut Chalid, ia menemukan banyak kejanggalan dalam penyelesaian kasus Lapindo. Misalnya, Kejaksaan justru meminta tambahan keterangan ahli dari para ahli yang mempunyai hubungan dengan Lapindo Brantas dan BP Migas. Dia menuding bahwa semua ahli dalam iklan Lapindo mempunyai hubungan dengan Lapindo Brantas, Inc.
Zulkifli S Ekomei, seorang korban Lapindo, ikut angkat bicara. "Kami sudah menganggap pemerintah tidak ada karena secara nyata tidak pernah mengurus korban," ujarnya. Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terus berpegang pada Perpres No. 14/2007 (tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sebagai dasar pemberian ganti rugi. "Padahal korban sudah semakin banyak."
