Hal ini, membuat pola, makin tinggi standar kualitas suatu sekolah semakin besar pula peluang sekolah itu mendapatkan anggaran dana khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Makin tinggi pula kesempatan sekolah penerima anggaran khusus itu untuk menjadi sekolah lebih bermutu lagi.
“Sebaliknya, sekolah non RSBI makin tertinggal, karena tidak mendapat dukungan dana yang signifikan dari pemerintah dan ada larangan melakukan pungutan,” urai Andi.
Wahyu Wagiman, yang juga kuasa hukum tim advokasi mengatakan, seharusnya sekolah-sekolah terbelakang mendapatkan dana khusus dalam jumlah besar. Tujuannya, justru untuk mengejar ketertinggalan.
“Pendidikan bermutu disadari atau tidak hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara tertentu,” demikian pendapat Wahyu.
Patut diingat, lanjutnya lagi, pendidikan sudah ditetapkan oleh konstitusi dan konsensus nasional sebagai salah satu jalur pemerataan, peningkatan akal budi warga negara. Sehingga harus diterapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan.
Pada sisi lain, aneka keistimewaan yang ditopang oleh beragam jenis pendanaan, mulai dipertanyakan efektivitas dan penggunaannya. Pasalnya, RSBI/SBI dengan sengaja menimbulkan kekastaan di kalangan warga.
Penyelenggaraan RSBI/SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme, yang berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin. Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional.
Padahal, falsafah sistem pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Pendidikan nasional ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.
