Dari total belanja pemerintah 2008, anggaran pendidikan baru mencapai 11 persen. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah memang terus meningkatkan anggaran pendidikan meskipun nilainya belum memenuhi angka 20 persen seperti yang diamanatkan konstitusi.
Langgar Aturan
Reaksi pun bermunculan dengan usulan Menkeu ini. Yang paling keras muncul dari Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pendidikan Heri Akhmadi usulan tersebut jelas menyalahi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 49 undang-undang itu telah mengatur anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Sejak awal, Heri melihat pemerintah memang tidak mengajukan kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20 persen. Ini berlawanan dengan konstitusi, karena sudah diputuskan MK bahwa untuk anggaran pendidikan 2006-2007 harus lebih dari 20 persen, ia memaparkan.
Heri menegaskan otoritas APBN bukan hanya ada pada pemerintah, tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat. Itu sebabnya, DPR sudah membentuk kaukus 200 anggota untuk mendorong peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pendidikan Hakam Naja menuturkan angka 20 persen yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas itu dihitung tanpa memasukkan komponen gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Namun, hingga tahun depan pun pemerintah belum bisa memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. Kalau mau memakai rumus baru, harus diubah dulu undang-undangnya, demikian Hakam.
















