Penyatuan perizinan badan usaha adalah langkah maju yang sangat mendukung kemudahan berusaha. Tetapi dalam praktik, penyusunan payung hukumnya (RUU Badan Usaha) tak semudah membalik telapak tangan. Guru Besar FH UGM Nindyo Pramono juga mengakuinya. “NA (naskah akademik) saja sudah kontroversi, apalagi RUU-nya,” ujarnya saat tampil sebagai pemateri dalam seminar kerjasama jaringan Alumnus FH USU (USULAN) dan Ditjen AHU tersebut.
RUU Badan Usaha juga menghadapi tantangan lain berupa perkembangan jenis badan usaha di negara-negara mitra bisnis Indonesia. Sedikit banyaknya, praktik bisnis di luar negeri itu kini mulai dikenal dalam hukum Indonesia. Contoh badan usaha yang bukan badan hukum adalah konsorsium, joint operation, sindikasi, dan sole proprietorship. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yang berasal dari praktik di luar negeri antara lain propitary company (Pty Ltd), Sendirian Berhad (Sdn Bhd), Private Company (Pte Ltd), dan Incorporation (Inc).
Tampaknya, tak ada pilihan lain bagi penyusun RUU Badan Usaha selain mengadopsi tradisi-tradisi bisnis yang berkembang dalam sistem hukum yang mengelilingi Indonesia, termasuk Common Law. Lepas dari itu, yang lebih penting diingat, RUU Badan Usaha justru dimaksudkan untuk menopang kemudahan berusaha di Indonesia. Jalan yang harus dilalui di tengah kemungkinan pro kontra pandangan terhadap materi RUU itu kelak.
















