Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) tuntas dibahas panitia kerja (Panja) yang dibentuk Komisi VI DPR. Seluruh fraksi menyetujui RUU BUMN dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR mendatang.
Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan RUU BUMN mengubah 84 Pasal yang tertuang dalam 11 pokok pikiran. Pertama, pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN.
Kedua, menambah kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. Ketiga, pengaturan deviden saham seri A dwiwarna dikelola langsung BP BUMN atas persetujuan BUMN. Keempat, larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.
“Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XXIII/2025,” kata politisi partai Gerindra itu dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perubahan Keempat UU BUMN, Jumat (26/09/2025).
Baca juga:
- RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule
- Dekan FHUI : Direksi dan Komisaris BUMN Termasuk Penyelenggara Negara
- Revisi UU BUMN Digodok Lagi, Akademisi Ingatkan Risiko Hapus Status Penyelenggara Negara
Kelima, menghapus ketentuan anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Keenam, kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan manajerial di BUMN. Ketujuh, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga diatur Peraturan Pemerintah.
Kedelapan, mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal BP BUMN. Kesembilan, pengaturan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK. Kesepuluh, pengaturan mekanisme peralihan dari kementerian BUMN kepada BP BUMN. Kesebelas, pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan MK diucapkan. Serta pengaturan substansial lainnya.
