RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule
Utama

RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule

Antara lain mengatur batas kapan kerugian BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara. Serta batasa pidadina dan administrasi dalam business judgement rules.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Kiri-kanan: Dekan FH Universitas Jember, Prof I Gede Widhiana Suarda, Guru Besar FH Universitas Gadjah Mada, Profesor Mailinda Eka Yuniza, dan Guru Besar Ilmu Hukum FH Universitas Lampung, Profesor Rudy Lukman. Foto: Tangkapan layar youtube
Kiri-kanan: Dekan FH Universitas Jember, Prof I Gede Widhiana Suarda, Guru Besar FH Universitas Gadjah Mada, Profesor Mailinda Eka Yuniza, dan Guru Besar Ilmu Hukum FH Universitas Lampung, Profesor Rudy Lukman. Foto: Tangkapan layar youtube

Keberadaan UU No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memuat beragam ketentuan baru antara lain konsep business judgement rule (BJR). Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 itu perlu disempurnakan, merinci BJR lebih detail.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Mailinda Eka Yuniza, mengatakan Pasal 9 UU 1/2025 sudah mengatur BJR tapi harus dijabarkan lebih lengkap.  Beberapa hal yang bisa diatur dalam ketentuan BJR antara lain mengatur tentang pidana. Misalnya, tindakan apa saja yang bisa dilakukan organ BUMN dan batasnya sehingga dikategorikan pelanggaran pidana, administrasi atau lainnya. Perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Prof Mailinda memberi contoh jika melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa, atau ada definisi ‘menguntungkan diri sendiri dan orang lain’ hal ini harus dijelaskan. Sebab dalam hukum administrasi tidak ada perbuatan yang tidak menguntungkan seseorang. Justru tindakan yang tidak memberi keuntungan dianggap mal administrasi.

“Jadi harus ada yang diuntungkan tapi parameternya harus diatur kapan bisa masuk delik tipikor,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja (panja) RUU BUMN Komisi VI DPR, Kamis (25/9/2025) kemarin.

Baca juga:

Pasal 4B UU 1/2025 menyebutkan, “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. Menurut Prof Mailinda ketentuan itu harus diubah karena keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan BUMN masuk kategori kerugian negara atau tidak semua kerugian BUMN menjadi kerugian negara. Untuk menentukan tingkat pelanggaran itu perlu perlu diatur kualifikasinya dalam ketentuan BJR.

“BJR bisa untuk mengatur kualifikasinya, kapan jadi keuangan negara atau bukan kerugian negara,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info