RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule
Utama

RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule

Antara lain mengatur batas kapan kerugian BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara. Serta batasa pidadina dan administrasi dalam business judgement rules.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Dalam forum yang sama Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Profesor Rudy Lukman, mengusulkan prinsip hukum BJR perlu dinormakan lebih rinci dalam RUU BUMN. Jika tidak disebut secara jelas dan rinci akan menimbulkan masalah dalam implementasinya sebab hukum di Indonesia tidak menganut yurisprudensi seperti yang berlaku di negara common law.

Dengan norma yang tegas dan jelas, Prof Rudy mengatakan aparat penegak hukum yang tidak mengerti proses bisnis bisa mendapat pemahaman yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan BJR perlu digunakan sebagai acuan dalam mengelola BUMN.

Beberapa hal yang bisa diatur dalam ketentuan BJR antara lain menyebutkan detail BUMN dilindungi prinsip BJR. Kerugian BUMN pada prinsipnya kerugian korporasi, dalam hal kerugian BUMN yang sudah melalui prosedur tidak dikategorikan sebagai kerugian negara. Mengatur kapan kerugian BUMN menjadi kerugian negara.

“Menurut saya harus di detailkan dalam UU BUMN yang direvisi ini, sehingga tidak ada multi tafsir. Sekarang BJR diperdebatkan, konsepnya diakui tapi tidak jelas seperti apa,” urainya.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I Gede Widhiana Suarda, menyimpulkan kerugian keuangan BUMN tidak otomatis menjadi kerugian keuangan negara. Hal ini bisa disimulasikan sebagai acuan aparat penegak hukum dalam memeriksa keuangan BUMN dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Misalnya, ada konflik kepentingan, tapi BUMN mendapat keuntungan, disimpulkan kasus ini tidak masuk tindak pidana korupsi tapi ada masalah moral karena terjadi konflik kepentingan (conflict of interest). Simulasi kasus lain misalnya terjadi konflik kepentingan dan BUMN mengalami kerugian. Prof Gede menyimpulkan kasus ini masuk kategori korupsi sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

“Idealnya dalam mengelola BUMN adalah tidak ada konflik kepentingan, tidak terjadi fraud, dan BUMN mendapat keuntungan,” timpalnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info