RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule
Utama

RUU BUMN Perlu Atur Rinci Business Judgement Rule

Antara lain mengatur batas kapan kerugian BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara. Serta batasa pidadina dan administrasi dalam business judgement rules.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Menurut pria yang juga Dekan FH Universitas Jember itu, Pasal 4 UU 1/2025 penting diperbaiki. Sebab antara satu norma hukum dengan lainnya jangan sampai terjadi kontradiksi. Proses legislasi yang baik adalah UU yang dihasilkan jangan sampai berujung ke MK.

“Kita punya PR di Pasal 4, agar tidak kontradiksi dengan norma lain sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma hukum,” tutupnya.

 

Apa Kata AIlex:

Regulasi yang Mengatur Business Judgement Rule di Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran dalam database regulasi, berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan prinsip business judgement rule di Indonesia, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

Regulasi Utama

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
    Regulasi ini memuat ketentuan mengenai tata kelola BUMN, termasuk prinsip-prinsip pengambilan keputusan oleh direksi yang relevan dengan business judgement rule.

Regulasi Pendukung

  • Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
    Peraturan ini memberikan pedoman tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan BUMN, termasuk prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban direksi dalam pengambilan keputusan.
  • Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
    Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang menjadi dasar penerapan business judgement rule di BUMN.

Regulasi-regulasi di atas menjadi acuan utama dalam pengaturan dan penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia, khususnya pada BUMN.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info