Keberadaan UU No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memuat beragam ketentuan baru antara lain konsep business judgement rule (BJR). Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 itu perlu disempurnakan, merinci BJR lebih detail.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Mailinda Eka Yuniza, mengatakan Pasal 9 UU 1/2025 sudah mengatur BJR tapi harus dijabarkan lebih lengkap. Beberapa hal yang bisa diatur dalam ketentuan BJR antara lain mengatur tentang pidana. Misalnya, tindakan apa saja yang bisa dilakukan organ BUMN dan batasnya sehingga dikategorikan pelanggaran pidana, administrasi atau lainnya. Perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.
Prof Mailinda memberi contoh jika melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa, atau ada definisi ‘menguntungkan diri sendiri dan orang lain’ hal ini harus dijelaskan. Sebab dalam hukum administrasi tidak ada perbuatan yang tidak menguntungkan seseorang. Justru tindakan yang tidak memberi keuntungan dianggap mal administrasi.
“Jadi harus ada yang diuntungkan tapi parameternya harus diatur kapan bisa masuk delik tipikor,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja (panja) RUU BUMN Komisi VI DPR, Kamis (25/9/2025) kemarin.
Baca juga:
- 3 Guru Besar FH Ini Bongkar 'Konflik' Norma Keuangan Negara
- Dekan FHUI : Direksi dan Komisaris BUMN Termasuk Penyelenggara Negara
- Revisi UU BUMN Digodok Lagi, Akademisi Ingatkan Risiko Hapus Status Penyelenggara Negara
Pasal 4B UU 1/2025 menyebutkan, “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. Menurut Prof Mailinda ketentuan itu harus diubah karena keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan BUMN masuk kategori kerugian negara atau tidak semua kerugian BUMN menjadi kerugian negara. Untuk menentukan tingkat pelanggaran itu perlu perlu diatur kualifikasinya dalam ketentuan BJR.
“BJR bisa untuk mengatur kualifikasinya, kapan jadi keuangan negara atau bukan kerugian negara,” ujarnya.
Dalam forum yang sama Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Profesor Rudy Lukman, mengusulkan prinsip hukum BJR perlu dinormakan lebih rinci dalam RUU BUMN. Jika tidak disebut secara jelas dan rinci akan menimbulkan masalah dalam implementasinya sebab hukum di Indonesia tidak menganut yurisprudensi seperti yang berlaku di negara common law.
Dengan norma yang tegas dan jelas, Prof Rudy mengatakan aparat penegak hukum yang tidak mengerti proses bisnis bisa mendapat pemahaman yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan BJR perlu digunakan sebagai acuan dalam mengelola BUMN.
Beberapa hal yang bisa diatur dalam ketentuan BJR antara lain menyebutkan detail BUMN dilindungi prinsip BJR. Kerugian BUMN pada prinsipnya kerugian korporasi, dalam hal kerugian BUMN yang sudah melalui prosedur tidak dikategorikan sebagai kerugian negara. Mengatur kapan kerugian BUMN menjadi kerugian negara.
“Menurut saya harus di detailkan dalam UU BUMN yang direvisi ini, sehingga tidak ada multi tafsir. Sekarang BJR diperdebatkan, konsepnya diakui tapi tidak jelas seperti apa,” urainya.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I Gede Widhiana Suarda, menyimpulkan kerugian keuangan BUMN tidak otomatis menjadi kerugian keuangan negara. Hal ini bisa disimulasikan sebagai acuan aparat penegak hukum dalam memeriksa keuangan BUMN dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Misalnya, ada konflik kepentingan, tapi BUMN mendapat keuntungan, disimpulkan kasus ini tidak masuk tindak pidana korupsi tapi ada masalah moral karena terjadi konflik kepentingan (conflict of interest). Simulasi kasus lain misalnya terjadi konflik kepentingan dan BUMN mengalami kerugian. Prof Gede menyimpulkan kasus ini masuk kategori korupsi sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
“Idealnya dalam mengelola BUMN adalah tidak ada konflik kepentingan, tidak terjadi fraud, dan BUMN mendapat keuntungan,” timpalnya.
Menurut pria yang juga Dekan FH Universitas Jember itu, Pasal 4 UU 1/2025 penting diperbaiki. Sebab antara satu norma hukum dengan lainnya jangan sampai terjadi kontradiksi. Proses legislasi yang baik adalah UU yang dihasilkan jangan sampai berujung ke MK.
“Kita punya PR di Pasal 4, agar tidak kontradiksi dengan norma lain sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma hukum,” tutupnya.
Apa Kata AIlex:
Regulasi yang Mengatur Business Judgement Rule di Indonesia Berdasarkan hasil penelusuran dalam database regulasi, berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan prinsip business judgement rule di Indonesia, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Regulasi Utama
Regulasi Pendukung
Regulasi-regulasi di atas menjadi acuan utama dalam pengaturan dan penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia, khususnya pada BUMN. |
















