Inkonstitusionalitas Anggota Polri Menjabat di 17 Lembaga Lain?
Perpol dalam hierarki peraturan perundang-undangan levelnya berada di bawah undang-undang. Jika Perp...
RUU BUMN Siap Diparipurnakan, Direksi Dilarang Rangkap Jabatan
Mengubah 84 Pasal yang tertuang dalam 11 pokok pikiran. Seperti menghapus ketentuan anggota direksi,...
Larangan Menteri Rangkap Jabatan
Pengangkatan dan pemberhentian menteri pada dasarnya merupakan hak prerogatif presiden. Terhadap men...
MK Larang Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dan Pejabat Negara
Sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan antara organisasi pimpinan advokat dengan pej...
Ahli Sebut Potensi Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan dari Kalangan Advokat Lebih Rendah
Perwakilan Ikadin selaku pihak terkait menyebut tidak terdapat tumpang tindih kepentingan antara jab...
Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Cederai Good Governance dan Tabrak UU
Posisi pejabat publik di BUMN merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip good corporate governance...
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Larangan Pejabat Negara Pimpin Organisasi Advokat
Jika terjadi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan, penyelesaiannya menjadi ranah PTUN sebagaim...














