Substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja terus menjadi sorotan publik. RUU yang disusun menggunakan metode omnibus law itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak informasi dalam penyusunan pasal-pasal sektor ketenagakerjaan, lingkungan, dan media.
“RUU Cipta Kerja sebagai ‘RUU Sapu Jagat’ yang disusun pemerintah berpotensi menggerus hak-hak asasi manusia di sektor buruh, lingkungan dan media,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta, Rabu (5/3/2020).
Usman mengatakan pemerintah mengklaim penyusunan draf RUU Cipta Kerja telah melibatkan belasan serikat buruh sebagai Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik substansi bidang ketenagakerjaan. Namun, nyatanya organisasi-organisasi tersebut, termasuk organisasi jurnalis dan media, tidak dilibatkan.
Dia menilai proses penyusunan draf RUU tanpa adanya keterbukaan ke publik justru menggerus hak publik terhadap informasi. Baginya, meniadakan partisipasi masyarakat justru berdampak langsung terhadap kalangan buruh, pegiat lingkungan, dan media. Menurutnya, penyusunan draf RUU Cipta Kerja ini hanya mengedepankan aspirasi petinggi negara dan pengusaha.
“Tidak heran banyak penolakan yang keras dari masyarakat sipil,” bebernya. Baca Juga: Akademisi Ini Kritik Cara Penyusunan RUU Cipta Kerja
RUU usul inisiatif pemerintah ini, kata dia, salah satunya memuat 79 UU dengan 1.203 pasal yang terdampak. Diantaranya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. “Nyatanya, tak melibatkan banyak pihak (terdampak, red) dalam perumusannya,” kata dia.
Menurutnya, ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi terhadap RUU Cipta Kerja menunjukan betapa inkonsistensi pemerintah dalam menjamin proses legislasi sesuai hukum internasional. Hukum positif pun menjamin hak publik untuk turut serta dalam urusan pemerintahan.
Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”
Pasal 25 mewajibkan negara membuka partisipasi publik, menjamin hak masing-masing warga negara ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan, langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Hukum pun mengatur masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam mekanisme pembuatan dan pembahasan RUU di DPR, dikenal dengan rapat umum dengar pendapat umum (RDPU). Kemudian, adanya kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan diskusi. Mekanisme tersebut dibuat agar dapat memastikan jaminan partisipasi masyarakat.
“Publik juga berhak untuk terlibat dalam proses legislasi sejak awal. Kecacatan dalam proses formil penyusunan UU dapat dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi begitu UU tersebut diberlakukan,” katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai substansi RUU Cipta Kerja “menabrak” banyak UU. Selain UU Ketenagakerjaan, UU PPLH, UU Pers, juga menabrak UU sektor kelautan, perikanan, tata ruang bangunan gedung, pangan, kehutanan, hingga kearifan lokal.
ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak RUU Cipta Kerja menganggap RUU Cipta sektor ketenagakerjaan memunculkan perbudakan baru. Pasalnya, kelas pekerja rentan dieksploitasi secara masif. Dan, berpotensi besar kehilangan jaminan hak serta perlindungan dalam pekerjaannya.
Di bidang lingkungan hidup, penghapusan pasal pengakuan kearifan lokal untuk melakukan pembakaran lahan seluas 2 hektar dihapus. Hal itu berpotensi menjerat masyarakat adat dan peladang tradisional. Sebaliknya, korporasi bakal sulit dijerat pidana dengan dalih penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium (harus didahului dengan sanksi administratif terlebih dulu, red).
Menurutnya, permasalahan lain tentang pengabaian aspek lingkungan hidup, termasuk pada hak-hak masyarakat adat. Dampaknya, bakal berpotensi merusaknya lingkungan, runtuhnya keadaban hukum, dan kriminalisasi yang semakin banyak terhadap peladang tradisional.
“Hancurnya lingkungan, rusaknya hukum, dan justifikasi perampasan hak-hak masyarakat akan membawa Indonesia dalam ketimpangan yang semakin dalam. Apabila dampak itu yang terjadi, maka RUU Cipta Kerja menjadi RUU terburuk sejak era reformasi,” katanya.
Semakin menggerus hak buruh
Usman sependapat bahwa substansi RUU Cipta Kerja semakin menggerus hak-hak buruh. Sebab, dalam draf RUU banyak menghapus dan mengubah pasal dalam UU 13/2003 yang berpotensi melanggar HAM. Terutama, hak atas upah minimum yang adil, batasan jam kerja, waktu istirahat, libur, hak konsultasi tripartit.
Dia menilai RUU Cipta Kerja yang mengubah upah minimum kota/kabupaten (UMK) dengan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur berpotensi menimbulkan situasi upah minimum tak memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi buruh. Padahal, setiap wilayah di provinsi memiliki tingkat harga kebutuhan dan daya beli masyarakat yang berbeda-beda
“RUU Cipta Kerja melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya tentang hak buruh untuk mendapat upah minimum yang mendukung standar kehidupan yang layak,” ujarnya mengingatkan.
Selain itu, RUU ini disinyalir menghapus sejumlah cuti tertentu yang mewajibkan pengusaha tetap membayar upah pekerjanya. Seperti cuti bagi pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan atau keguguran; cuti pekerja yang menikahkan keluarganya; mengkhitankan atau membaptiskan anaknya; cuti haid. Kemudian cuti bagi pekerja yang menjalankan kewajiban atau ibadah agamanya; cuti untuk melaksanakan tugas serikat buruh hingga cuti melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Dia menilai RUU Cipta Kerja yang mengubah banyak UU melalui cara omnibus law bertentangan dengan hukum internasional, khususnya terkait hak pekerja melalui kondisi yang adil dan menyenangkan di tempat bekerja sebagaimana dijamin oleh Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
“Pemerintah bisa gagal memenuhi kewajibannya dan mencegah pelanggaran hak pekerja untuk mendapatkan cuti berbayar, sesuai prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan HAM,” katanya.
