RUU Hukum Perdata Internasional Bakal Sikat Penyelundupan Hukum Nominee
Utama

RUU Hukum Perdata Internasional Bakal Sikat Penyelundupan Hukum Nominee

Praktik nominee melanggar asas nasionalitas, itikad baik, dan sebab causa tidak halal. Berpotensi memunculkan sengketa pertanahan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Asnaedi saat RDPU dengan Pansus RUU HPI, Rabu (10/06/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Asnaedi saat RDPU dengan Pansus RUU HPI, Rabu (10/06/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) kembali melanjutkan pembahasannya dengan menelaah sejumlah isu strategis. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan hak milik di bidang pertanahan, terutama dalam konteks hubungan hukum yang melibatkan unsur asing dan lintas negara.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menjelaskan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur beragam hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

Sebagian hak itu tidak diatur dalam pendaftaran tanah seperti Hak Sewa, Hak Buka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Sementara pendaftaran tanah hanya mengatur hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Pasal 42 UU 5/1960 jo Pasal 69-72 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebut karakteristik hak tersebut.

Antara lain hak milik diperuntukan bagi perorangan dan badan hukum. HGU hanya bisa diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Hak pakai diberikan kepada warga negara indonesia dan badan hukum Indonesia. Ternasuk badan keagamaan dan sosial, departemen, pemerintah daerah.

Baca juga:

Serta orang asing atau warga negara asing, badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan badan internasional.  HMSRS, bisa diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing, badan hukum asing yang punya perwakilan Indonesia. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Asnaedi mengingatkan UU 5/1960 mengusung asas nasionalitas sehingga hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik atas tanah. Warga negara asing tidak bisa mengantongi hak milik atas tanah, tapi hak pakai, HMSRS yang ada di atas tanah HGB atau hak pakai.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info