Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diberikan kepada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televise. Pemilihan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang akan ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dalam Peraturan menteri tersendiri sereta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mulai dilaksanakan paling lambat 2 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
Koordinator Program Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) Mujtaba Hamdi menilai bahwa Permen ini memiliki benturan terhadap UU Penyiaran. Menurutnya, di dalam Permen ini tidak dijelaskan adanya pembatasan penyiaran terhadap lembaga penyiaran swasta sehingga akan berbenturan dengan UU Penyiaran.
“Karena membolehkan perusahaan memiliki frekuensi media lebih dari satu infrastruktur di berbagai zona (ada 15 zona). Kami mendesak Kominfo untuk mencabut Permennya, dan supaya digitalisasi intelegensi diatur ulang dalam UU Penyiaran yang baru, yang sekarang sedang digodok DPR. Supaya sinkron, tidak jalan sendiri lalu melangkahi yang sebelumnya," kata Mujtaba.
Mujtaba menyatakan, jika dipertanyakan ke publik apakah perlu ada perbaikan RUU Penyiaran, kemungkinan besar publik akan menilai saat ini masih baik-baik saja. Namun dari sudut telekomunikasi, kata Mujtaba, apabila terjadi digitalisasi yang tidak bisa dihindarkan, maka konvergensi juga tidak bisa dihindarkan.
Pertanyaanya adalah bagaimana hak publik, kepemilikan, konten, dan lainnya itu akan terjamin. Kekhawatiran Mutjaba, lama-kelamaan perusahaan-perusahaan yang kuat bisa menjadikan masalah internalnya ke ranah politik. “Mereka saling serang, dan publik hanya bisa menonton saja," ujarnya.
Ia meminta agar RUU Penyiaran yang telah dibahas di Komisi II segera direalisasi. Ia pun mengharapkan agar tiga Permen dicabut terlebih dahulu sebelum RUU Penyiaran yang baru disahkan.
"Kalau permen tidak dicabut akan berbahaya, karena bisa terjadi channel-nya banyak tapi dimiliki orang yang itu-itu saja. Cabut dulu permennya, lalu diperjelas dengan UU, baru turunanya ngikutin. Kalau tidak ada payung yang lebih besar, mainnya akan selundupan-selundupan terus," jelasnya.
Tiga permen yang harus dicabut tersebut, kata dia, diantaranya adalah Permen Kominfo No.22/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (yang merupakan migrasi analog ke digital). Kemudian Permen Kominfo No.23/2011 tentang frekuensi digital, dan Permen Kominfo No.5/2012 tentang Standar DVB-T2.
