Terbitnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional) kerap disebut sebagai karya bersejarah bangsa Indonesia karena mengganti hukum pidana warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional meninggalkan hukuman pidana yang bersifat retributif atau balas dendam, tapi mengusung semangat keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Tapi semangat itu terancam tidak dapat berjalan sebab UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum direvisi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Fachrizal Afandi, mengatakan selama ini diklaim Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP) tahun 2025 harus segera disahkan karena KUHP Nasional berlaku mulai Januari 2026. Sayangnya proses legislasi berjalan problematik dan tidak melanjutkan substansi draf RUU KUHAP periode 2012. Sebaliknya malah mengadopsi dari UU 8/1981 dan memolesnya dengan sejumlah ketentuan.
Fachrizal mengatakan KUHP Nasional mengusung nilai-nilai yang berubah dan KUHAP harus menyesuaikannya. Jika tak selaras KUHP Nasional terancam mandek. Misalnya, Pasal 52 KUHP Nasional menegaskan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
Proses pemidanaan berlangsung sebelum terbit putusan pengadilan, artinya hukum acara pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Tersangka tidak boleh digunduli, dipublikasi wajahnya di hadapan awak media dalam pers rilis dan lain sebagainya. Tindakan ini seolah sudah ada vonis bersalah padahal belum ada putusan pengadilan.
Baca juga:
- Konsep Penyidik Utama dalam RUU KUHAP Rawan Masalah
- 5 Catatan Kritis FH UB Untuk RUU KUHAP
- RUU KUHAP Perlu Cermati 3 Pasal dalam Konstitusi
- Susun DIM RKUHAP, FH Universitas Brawijaya Ingatkan Bahaya Hukum Tanpa Kontrol
- Demi Check and Balances, Pentingnya Mendorong Omnibus Law UU Cipta Keadilan
KUHP Nasional mengatur pedoman pemidanaan dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman ini tak hanya menitikberatkan pada tugas hakim, tapi juga proses pemidanaan dari hulu sampai hilir. Jika penyidik dan jaksa penuntut umum tidak menjalankan pedoman ini proses pidana menjadi kacau.
Soal habeas corpus atau hak atas tubuh dimana kovenan sipil dan politik yang telah diratifikasi Indonesia memandatkan penahanan tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama dan harus izin hakim. Jangan sampai penahanan menjadi pretrial punishment atau pemidanaan sebelum ada proses pengadilan.
















