RUU KUHAP 2025 Belum Sejalan dengan Semangat KUHP Nasional
Terbaru

RUU KUHAP 2025 Belum Sejalan dengan Semangat KUHP Nasional

KUHP Nasional mengusung semangat keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, bukan lagi retributif atau balas dendam. Tapi semangat itu belum tercermin dalam RUU KUHAP 2025.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Fachrizal Afandi. Foto: RES
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Fachrizal Afandi. Foto: RES

Terbitnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional) kerap disebut sebagai karya bersejarah bangsa Indonesia karena mengganti hukum pidana warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional meninggalkan hukuman pidana yang bersifat retributif atau balas dendam, tapi mengusung semangat keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Tapi semangat itu terancam tidak dapat berjalan sebab UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum direvisi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Fachrizal Afandi, mengatakan selama ini diklaim Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP) tahun 2025 harus segera disahkan karena KUHP Nasional berlaku mulai Januari 2026. Sayangnya proses legislasi berjalan problematik dan tidak melanjutkan substansi draf RUU KUHAP periode 2012. Sebaliknya malah mengadopsi dari UU 8/1981 dan memolesnya dengan sejumlah ketentuan.

Fachrizal mengatakan KUHP Nasional mengusung nilai-nilai yang berubah dan KUHAP harus menyesuaikannya. Jika tak selaras KUHP Nasional terancam mandek. Misalnya, Pasal 52 KUHP Nasional menegaskan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Proses pemidanaan berlangsung sebelum terbit putusan pengadilan, artinya hukum acara pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Tersangka tidak boleh digunduli, dipublikasi wajahnya di hadapan awak media dalam pers rilis dan lain sebagainya. Tindakan ini seolah sudah ada vonis bersalah padahal belum ada putusan pengadilan.

Baca juga:

KUHP Nasional mengatur pedoman pemidanaan dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman ini tak hanya menitikberatkan pada tugas hakim, tapi juga proses pemidanaan dari hulu sampai hilir. Jika penyidik dan jaksa penuntut umum tidak menjalankan pedoman ini proses pidana menjadi kacau.

Soal habeas corpus atau hak atas tubuh dimana kovenan sipil dan politik yang telah diratifikasi Indonesia memandatkan penahanan tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama dan harus izin hakim. Jangan sampai penahanan menjadi pretrial punishment atau pemidanaan sebelum ada proses pengadilan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info