Pendampingan hukum dalam proses penyidikan menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak tersangka dan terdakwa tetap terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan perlindungan hak-hak tersangka di tingkat penyidikan perlu menjadi bagian penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana menyebut RUU KUHAP bagian dari RUU prioritas yang targetnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini. Namun, sampai hari ini publik tidak mampu mengakses draf mana yang kemudian akan dibahas DPR dan pemerintah dalam rancangan tersebut.
“Soal situasi reformasi KUHAP hari ini, proses legislasinya gelap. Publik yang punya hak atas informasi RUU tidak mendapatkan akses ke draf yang sedang dirancang,” sindir Arif dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Baca juga:
- Pembahasan RUU KUHAP Harus Melibatkan Partisipasi Publik dan Transparan
- Peradi Dorong Pengaturan Praperadilan Gunakan Pendekatan Habeas Corpus
- Sejumlah Masukan soal Pengaturan Peran Advokat dalam RUU KUHAP
Arif menilai ramainya percakapan di tengah publik soal RUU KUHAP. Nah, RUU KUHAP cenderung lebih banyak didominasi wacana revisi yang berasal dari perspektif kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Sementara perspektif kebanyakan masyarakat sipil berangkat dari persoalan warga negara yang selama ini berhadapan dengan penegakan hukum diwarnai dengan korupsi peradilan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
Atas dasar itulah menurut Arif, RUU KUHAP harus menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat luas. Bukan malah sebaliknya menjawab kewenangan antar lembaga negara yang penegakan hukum semata. Mestinya dengan penegakan hukum sejatinya tujuannya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Bukan kemudian ego sektoral dari aparat penegak hukum bahkan, menjadikan apparat sebagai alat represi,” ujarnya.
