Kalau UU Yayasan itu, menurut Munir, karena ia merupakan badan hukum dan basic-nya adalah untuk melindungi masyarakat. "Basic-nya transparansi. Misalnya yang menggunakan dana masayarakat diwajibkan untuk mengumumkan penggunaan dana tersebut pada publik."
Tidak mengadu domba
Seusai Rakorpolsoskam, Mahfud juga mengatakan bahwa secara keseluruhan LSM diperlukan. Karena itu, maka dilempar ke masyarakat wacana bagaimana kalau dibikin UU mengenai NGO.
Menurut Mahfud, hal itu bukan untuk melarang NGO. Bahkan, NGO justru diberi kebebasan seluas-luasnya. Namun, ada wilayah tertentu yang jangan sampai dikorbankan, yakni kesatuan bangsa, keutuhan teritorial Indonesia, dan tidak mengadu domba pemerintah dan rakyat tertentu. "Ini bukan keputusan, tetapi menjadi bagian diskusi yang hangat," ujar Mahfud.
Mengenai bantuan dana dari luar negeri kepada LSM, Menhan mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian yang kurang sehat dalam kehidupan LSM. Alasannya, ada LSM yang berbicara dengan sangat kritis, tetapi justru hanya karena ingin memperoleh dana dari luar negeri.
"Rasa nasionalisme menjadi tipis dan semua yang dilakukan pemerintah menjadi salah," ujar Mahfud. Ia menyatakan bahwa gagasan mengenai UU LSM dimaksudkan agar LSM yang ada di Indonesia mampu membawa bangsa ini kepada suasana yang lebih demokratis dan bukannya malah mengebiri mereka.
Mahfud enggan menyebutkan LSM mana saja yang didiskusikan di dalam rakor untuk menghindari saling tuduh. Namun, menurutnya, dalam masyarakat sipil yang hendak dibangun, saat ini peran LSM sangat penting dan diperlukan bagi proses tawar-menawar politik antara masyarakat dan pemerintah agar dapat seimbang.
Nah, kalau memang sudah sadar begitu, buat apa melempar wacana dibuatnya UU LSM. LSM memang tidak dapat berlaku seenaknya dan tanpa tanggung jawab. Menhan mungkin perlu tahu, kepanjangan LSM bisa dipelesetkan menjadi Lembaga Suka Mengkritik!
