RUU Migas Molor, Investasi Terhambat
Berita

RUU Migas Molor, Investasi Terhambat

Rancangan tinggal dibahas dalam paripurna DPR.

KAR
Bacaan 2 Menit
RUU Migas Molor, Investasi Terhambat
Hukumonline
Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana, menyampaikan bahwa revisi UU Migas perlu mengatur kalusul petroleum fund. Menurutnya, pengaturan tersebut merupakan cara untuk menggenjot eksplorasi lapangan migas. Ia menambahkan, klausul itu bisa mencontoh penyediaan yang dilakukan Kolombia.

Gde mengatakan, Kolombia menyiapkan dana hingga AS$150 juta sebagai petroleum fund. Dana ini dialokasikan untuk melakukan eksplorasi, kegiatan seismik shooting dan lainnya. Dengan memanfaatkan dana itu, Gde melihat Kolombia bisa meningkatkan produksi minyaknya hingga 20% per tahun.

“Skenario penyiapan petroleum fund dan tata kelola industri hulu migas yang baik telah membuat negara Kolombia mampu meningkatkan produksi minyak. Yang kami harapkan ini bisa ditiru," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/4).

Lebih lanjut ia menambahkan, petroleum fund Kolombia diperoleh melalui penerimaan di sektor hulu migas. Jadi, petroleum fund ini didapat dari penerimaan negara di sektor migas. Sebelum penerimaan negara sektor migas sampai ke Menteri Keungan Kolombia, AS$150 juta diambil dan dimasukkan ke dalam petroleum fund.

“Dengan petroleum fund mereka bisa genjot eksplorasi. Dengan kegiatan yang lebih spesifik dan intens telah meningkatkan produksi minyaknya hingga mencapai 20 persen setiap tahun,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyambut baik gagasan pembentukan petroleum fund. Menurutnya, klausul tersebut merupakan hal positif. Ia pun menyarankan agar revisi UU Migas yang menjadi payung hukum bagi kegiatan sektor minyak dan gas bumi dipercepat penyelesaiannya.

“Sebagian pemasukan dari migas dimasukkan ke sektor migas lagi itu bagus kalau bisa jalan. Makanya, selesaikan undang-undangnya dulu. Kalau mau dimasukkan, ke undang-undang ya masukan. Kita hanya omong sih,” kritik Pri.

Hingga kini revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas memang belum juga rampung. Padahal, sejumlah anggota Komisi VII DPR telah berjanji untuk bisa menyelesaikannya sebelum masa bakti 2014 berakhir. Menurut Pri, masalah ini membuat kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tidak memiliki pegangan aturan main.

“Tidak ada kepastian aturan main. Revisi UU Migas tidak selesai-selesai. Investor besar menunggu kepastian itu,” kata Pri.

Menurut Pri, kepastian hukum di sektor migas menjadi hal yang sangat fundamental. Ia mengatakan, selama ini banyak investor migas menilai iklim investasi di Indonesia kurang menarik. Hal ini menurutnya dikarenakan belum ada kepastian hukum dan penghormatan pada kontrak.

“Aturannya berubah-ubah terus. Kontraktor juga bingung. Kalau mereka sudah tidak percaya pada aturan main, jangan harap mereka mau investasi. UU Migas yang jadi payung hukum yang paling mendasar saja tidak selesai-selesai kok,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganundito mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memastikan kapan revisi tersebut dapat rampung. Sebab, ia menyebut panjangnya proses yang harus dilalui. Menurut Dito, saat ini Komisi VII DPR telah selesai membahas revisinya dan diserahkan ke Baleg DPR untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

“Sebetulnya tidak banyak yang diubah. Tapi pasti kami upayakan cepat selesai karena kita semua tahu KKKS menunggu UU ini selesai. Nanti rancangan tinggal dibahas dalam Paripurna DPR,” katanya.

Dito menjelaskan, setelah disahkan maka pimpinan DPR akan mengirimkannya ke Presiden. Tahap selanjutnya, Presiden akan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR yang kemudian akan menyerahkan ke Bamus DPR. Setelah itu, Bamus DPR memutuskan apakah revisi aturan akan dibahas dalam bentuk panja atau pansus. Barulah kemudian rancangan aturan dibahas dengan menteri terkait.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info