Dalam RUU itu juga dijelaskan, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah termasuk lembaga atau komisi independen yang dibentuk oleh negara, baik dalam lingkup pusat maupun daerah.
RUU tersebut mengatur hak dan kewajiban publik serta hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Misalnya, Penyelenggara yang bermaksud mengalihkan atau mengubah fungsi atau peruntukan setiap sarana atau fasilitas umum, yang sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai sarana atau fasilitas umum, wajib memperoleh persetujuan DPR atau DPRD.
Sanksi pidana
Pada Bagian Ketiga RUU tersebut diatur mengenai perbuatan penyelenggara yang dilarang. Antara lain, penyelenggara dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan yang tidak berdasar pada mata anggaran yang telah disediakan dan atau menggunakan mata anggaran yang sebetulnya tidak digunakan untuk itu.
Penyelenggara juga dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan publik berdasarkan suatu peraturan yang mengakibatkan kerugian publik secara langsung atau tidak langsung.
Aparat penyelenggara pelayanan juga diatur dalam bab tersendiri dalam RUU. Ada dua bagian dalam bab itu, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Yang termasuk dalam bagian kejahatan, misalnya, aparat dilarang menggunakan posisi atau jabatan yang dimiliki untuk mendapat fasilitas berupa barang, preferensi, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Atau, aparat dilarang menyalahgunakan informasi di dalam posisi atau jabatan, tugas, dan atau kewenangan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Untuk aparat yang melanggar larangan dalam UU itu, terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mulai dari peringatan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara untuk sanksi pidana, ancamannya pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda sekurang-kurangnya Rp 1 miliar.
Seperti disebut di atas, setiap penyelenggara diwajibkan menetapkan suatu standar pelayanan yang disusun dengan memperhatikan aspirasi publik dan pihak terkait. Standar pelayanan tersebut harus diatur, disusun, sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang diselenggarakan.