Ciptakan dualisme
Slamet mengatakan bahwa seharusnya sudah ada pergeseran luar biasa dari Depdagri sekarang ini. Tidak bisa lagi seperti yang telah 32 tahun diterapkan oleh Orde Baru dengan menempatkan Dirjen Sospol untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu. Hal ini karena sudah ada perubahan mengenai KPU dan itu sudah diatur dalam Amandemen UUD 1945.
Sementara menurut Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, RUU Pemilu versi Depdagri tersebut justru menciptakan dualisme dalam penyelenggaraan Pemilu. Bahkan, akan mengurangi kapasitas manajerial KPU. Ia menunjuk Pasal 67 yang memuat bahwa Sekjen KPU adalah lembaga pemerintah yang memiliki loyalitas ganda.
Di satu pihak, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada KPU dan di lain pihak secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Padahal dalam kenyataannya, aspek teknis operasional dan teknis administratif tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dan seringkali saling terkait. Seharusnya menurut Ramlan, hanya ada satu garis komando dan garis pelaporan dalam pengelolaan Pemilu agar tidak terbuka peluang untuk memanipulasi atau penyalahgunaan.
Pengajar Universitas Airlangga ini melihat intervensi Depdagri terhadap Sekjen KPU sebenarnya sudah terjadi. Misalnya, penggantian Sekum KPU yang baru-baru ini dipromosikan menjadi Dirjen di Depdagri, tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan Ketua KPU. "Jika hal ini dibiarkan, bahkan sampai lolos dalam pembahasan di DPR, jangan harap ada Pemilu yang jujur, netral, adil dan demokratis," cetus Ramlan.
