Komisi III DPR tancap gas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan target menuntaskannya sebelum akhir tahun. Pembahasan telah memasuki pembicaraan tingkat I. Meski demikian, pintu bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan masukan masih terbuka di tengah proses legislasi tersebut.
Pakar hukum pidana korupsi dan korporasi, Prof Erma Rusdiana, mengatakan pelaksanaan setiap tindakan hukum seperti penyitaan harus dilakukan secara terukur dan proporsional. Ia mewanti-wanti aparat penegak hukum sebelum melakukan penyitaan wajib mengantongi bukti, asal usul, dan nilai aset.
Tidak semua aset dapat disita, karena yang disasar antara lain aset hasil tindak pidana, dan aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan aset tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Mengingat penyitaan adalah tindakan hukum yang mengurangi hak-hak konstitusional.
“Penyitaan, pemblokiran, atau perampasan aset semua harus terukur, ada fakta dan bukti yang menghubungkan aset dengan tindak pidana. Artinya semua harus dilakukan secara proporsional,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (09/11/2026).
Baca juga:
- Cegah Salah Rampas Harta, Akademisi Usul 7 Pengaman dalam RUU Perampasan Aset
- Perampasan Aset Kripto Jadi Tantangan Baru Penegakan Hukum Pidana Ekonomi
Tercatat sedikitnya ada 2 mekanisme perampasan aset yakni Conviction Based Asset Forfeiture dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Keduanya dijalankan melalui proses hukum. Khusus NCB yang disasar langsung berkaitan dengan aset, yang diproses dalam sistem peradilan pidana.
Dengan demikian hukum acara yang digunakan harus bersifat khusus, di luar UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait perampasan aset. RUU Perampasan Aset merupakan hukum formil, sehingga tidak membuktikan perbuatan pelaku tapi menelusuri asal usul aset.
















