RUU Perampasan Aset Diminta Lindungi Bank Beritikad Baik
Terbaru

RUU Perampasan Aset Diminta Lindungi Bank Beritikad Baik

Proses pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana tidak boleh merugikan atau mengorbankan pihak lain.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PHPI), Suleman Batubara saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Senin (28/09/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PHPI), Suleman Batubara saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Senin (28/09/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube

Pelaku tindak pidana korupsi dan lainnya yang bermotif ekonomi punya banyak cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset dan harta hasil kejahatan. Bisa saja sebagian hasil kejahatan disimpan di bank atas nama orang lain. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini disusun Komisi III DPR perlu mencermati hal tersebut sehingga penelusuran aset hasil kejahatan bisa berjalan lancar.

Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PHPI), Suleman Batubara, meminta RUU Perampasan Aset melindungi bank yang membantu aparat penegak hukum mencari aset dan/atau harta kekayaan hasil tindak pidana atau beritikad baik. RUU harus mengatur secara jelas dan tegas sehingga penelusuran yang dilakukan bisa berjalan maksimal.

“Bank itu motor perekonomian kalau tidak dilindungi dan diproteksi secara regulasi, dihadapkan dengan RUU seperti ini maka menjadi dilema,” kata Suleman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Senin (28/09/2026) kemarin.

Suleman mengatakan RUU Perampasan Aset harus terintegrasi dan harmonis dengan sistem hukum sektor jasa keuangan. Dengan begitu kewenangan negara bisa berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga keuangan. Dalam mekanisme perampasan aset, posisi bank bisa sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana, tapi punya hubungan hukum atas aset objek penyitaan.

Baca juga:

Kewenangan negara melakukan perampasan aset harus diimbangi kepastian hukum bagi bank yang bertindak sesuai aturan dan beriktikad baik. Intinya, proses pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana tidak boleh merugikan atau mengorbankan pihak lain.

Perlindungan terhadap bank beritikad baik diperlukan antara lain untuk mencegah kriminalisasi berlebihan. Sekaligus menjaga kewenangan negara menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil tindak pidana. Bank beritikad baik berarti melakukan tindakan secara sah dan transparan dalam setiap transaksi. Menjalankan kewajiban customer due diligence dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info