Badan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian). Sejumlah pihak diundang untuk memberikan masukan dari asosiasi koperasi dan akademisi. Antara lain perwakilan pengurus dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT Nusantara dan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa.
Ketua Umum KSPPS BMT-UGT Nusantara, Abdul Majid Umar, menilai UU 25/1992 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Beleid itu belum mengatur inovasi teknologi, dan membatasi pengembangan layanan koperasi. Menurutnya RUU Perkoperasian perlu mengatur digitalisasi dan modernisasi koperasi.
Memperkuat pengawasan dan tata kelola serta mengintegrasi sistem keuangan syariah. Regulasi perkoperasian selama ini tidak mengatur operasional secara efisien. Penguatan daya saing dan perlindungan terhadap aset koperasi lemah.
“Nah, perlindungan terhadap aset anggota koperasi selama ini tidak ada,” kata Abdul dalam dapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Kamis (20/2/2025).
Baca juga:
- Baleg DPR Mulai Garap RUU Perkoperasian
- RUU Perkoperasian: Izin Usaha Simpan Pinjam Dikeluarkan Otoritas Pengawas Koperasi
Abdul menilai ada kelemahan sistem pengawasan di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop). Tidak ada standar pengawasan terhadap koperasi sehingga praktiknya berbeda-beda. Politisasi jabatan kepala dinas di daerah membuat persoalan makin runyam. Selain minimnya pengawasan, manajemen risiko juga lemah. Pengenaan pajak 15 persen terhadap keuntungan yang diperoleh koperasi dirasa sangat memberatkan. Harusnya koperasi diberikan insentif pajak.
Wakil Ketua Umum Kospin Jasa, Kadafi Yahya, menambahkan RUU Perkoperasian memperluas jenis layanan koperasi untuk anggotanya. Begitu pula keanggotaan, perlu diatur anggota luar biasa sehingga bisa digunakan untuk mencari peluang menambah permodalan. Mengenai sanksi pidana, jangan sampai arahnya kriminalisasi, tapi fokusnya menyasar pengelola, pengurus, atau anggota koperasi yang melakukan pelanggaran serius. Selain itu bisa juga diatur sanksi administratif.
