Di tengah ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan berkelas dunia, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk menarik investor dan pelaku usaha global. Salah satu instrumen yang disiapkan ialah pemberian fasilitas perpajakan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII).
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Paripurna Poerwoko Sugarda, mencatat RUU PFII mengatur 3 fasilitas perpajakan. Pertama, pajak penghasilan, objeknya penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari dalam atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Ketentuan PPh dikecualikan bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor jasa keuangan di PFII untuk penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Fasilitas PPh meliputi pengurangan PPh badan, pengurangan PPh bagi tenaga ahli, pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri, serta pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak.
Pengurangan PPh badan sebesar 100 persen diberikan kepada tiga kelompok pelaku usaha. Yakni pelaku usaha sektor keuangan, usaha penunjang sektor keuangan, dan usaha non sektor keuangan yang beroperasi di PFII.
“Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kesepakatan atau konsensus perpajakan internasional,” kata Prof Paripurna dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja (panja) RUU PFII yang dibentuk Komisi XI DPR, Senin (6/7/2026).
Baca juga:
- RUU PFII Digenjot, DPR Bidik Indonesia Jadi Magnet Investasi Global
- HKHSK: PFII Harus Jadi Trust Center Baru, Bukan Sekadar Kawasan Ekonomi Khusus
- RUU PFII Bakal Bentuk Pengadilan Sengketa Komersial Internasional
RUU PFII juga memberikan fasilitas pajak penghasilan bagi tenaga ahli asing di sektor jasa keuangan berupa pengurangan PPh sebesar 100 persen sejak mulai bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII. Selain itu, WNA pemegang golden visa di PFII dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri selama visa masih berlaku sebagaimana dalam Pasal 35 huruf c RUU. Adapun penghasilan dari investasi di PFII yang diterima subjek pajak luar negeri dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.
















