Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) terus bergulir. Seluruh fraksi menyetujui pembahasannya pada tahap pembicaraan tingkat I. Sementara pemerintah telah menyerahkan draf RUU beserta naskah akademik kepada Komisi XI DPR.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan RUU PFII disusun untuk memperkuat perekonomian nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Menurutnya, pusat finansial internasional menjadi instrumen strategis bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, mendorong inovasi sektor keuangan, serta memperkuat posisi dalam rantai nilai ekonomi global.
“PFII memungkinkan mobilisasi modal global yang lebih efisien, mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif serta menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/7/2026).
Purbaya menilai Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan global. Didukung ekonomi yang besar, pasar domestik luas, letak strategis, sumber daya alam melimpah, dan prospek jangka panjang yang menjanjikan, Indonesia dinilai memiliki modal untuk berkembang sebagai pusat aktivitas keuangan internasional di kawasan Asia maupun global.
Baca juga:
- Pembentukan International Financial Center Indonesia Dikebut, Fondasi Hukum Tak Boleh Setengah Hati
- Pusat Financial Internasional Bukan Jalan Pintas, Sederet Masalah yang Bisa Gagalkan Ambisi Pemerintah
Sayangnya peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena Indonesia belum memiliki kawasan keuangan internasional dengan tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, dan daya saing yang setara dengan pusat-pusat keuangan global. Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan status khusus untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa keuangan global.
Menurutnya, PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Selain itu menjadi katalis pendalaman sektor keuangan, inovasi, investasi, pembiayaan sektor riil dan proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi.
