Menurutnya, frasa 'jabatan yang memiliki sangkut paut dengan fungsi, tugas, dan wewenang Polri' terlalu luas dan multitafsir sehingga perlu diberi definisi yang jelas dan limitatif agar tidak menimbulkan penafsiran berlebihan. Selain itu, pendidikan Polri tidak cukup hanya memuat materi HAM, demokrasi, dan prinsip humanis, tetapi juga perlu mencakup etika profesi, pelayanan publik, keberagaman sosial, kesetaraan gender, penyelesaian konflik, serta pendekatan restorative justice sebagai kompetensi kepolisian modern.
Dia mengusulkan adanya evaluasi berkala terhadap kurikulum pendidikan Polri untuk memastikan nilai HAM, demokrasi, dan humanisme tercermin dalam perilaku serta budaya kerja anggota. Penyusunan kurikulum juga perlu melibatkan perguruan tinggi, pakar HAM, lembaga independen, dan masyarakat sipil guna menjamin kualitas dan relevansi materi.
Terkait posisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), ia mengusulkan agar lembaga tersebut tidak hanya bersifat konsultatif. Kompolnas perlu diberi tugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri, sekaligus kewenangan melakukan kajian, evaluasi, dan pemantauan implementasi kebijakan.
Dalam memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Kompolnas perlu mengantongi akses dan hasil evaluasi kinerja calon Kapolri sebagai dasar pertimbangan yang objektif. Pembangunan budaya integritas dan profesionalitas Polri perlu dilengkapi kewenangan Kompolnas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya secara berkala. Kompolnas juga memberikan masukan kepada DPR dan menyampaikan laporan hasil evaluasi serta rekomendasi kebijakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Prof Cecep menyoroti syarat untuk diangkat sebagai pimpinan Kompolnas sebagaimana diatur Pasal 39A huruf d RUU Polri yakni ‘memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam bidang hukum, keamanan, dan kepolisian. Persyaratan ini berpotensi membatasi keberagaman latar belakang keilmuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pengawasan kepolisian’.
Persyaratan calon pimpinan Kompolnas itu perlu diperluas mencakup bidang HAM, kebijakan publik, administrasi negara, kriminologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya yang relevan. Frasa ‘bidang hukum, keamanan, dan kepolisian’, perlu diperjelas apakah harus menguasai ketiga bidang tersebut sekaligus atau salah satu saja. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dalam proses seleksi.
Dalam forum yang sama, akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Mirza Nasution, menekankan perlunya mengkaji peningkatan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 60–65 tahun dengan mempertimbangkan kesetaraan antar penegak hukum dan optimalisasi investasi sumber daya manusia negara.
Mirza mendorong kajian mendalam terhadap penempatan anggota Polri di kementerian atau lembaga di luar kepolisian guna menjaga prinsip supremasi sipil dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, RUU Polri perlu memperkuat fungsi pengawasan Kompolnas dengan mendorong transformasinya menjadi lembaga pengawas eksternal yang lebih independen.
“Dengan kewenangan yang mengikat dalam memberikan rekomendasi strategis serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara transparan,” pungkasnya.
















