Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masuk tahap pembicaraan tingkat satu. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi III DPR.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mencatat totalnya ada 112 DIM. Terdiri dari 32 DIM tetap. DIM substansi ada 12. Sebanyak 24 DIM dihapus. DIM penjelasan totalnya 31 terdiri dari DIM tetap 19. Kemudian DIM redaksional 3 yaitu nomor 2, 9, dan 21. Begitu pula DIM dihapus yakni nomor 12, 16, dan 17. Substansi baru meliputi 6 DIM.
“Saya tawarkan ke teman-teman, untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati,” kata Habiburokhman dalam rapat RUU Polri bersama pemerintah di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (04/06/2026) kemarin.
Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan DIM redaksional dibahas tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus dan Timsin). Sebab DIM redaksional tidak mengubah substansi. Kemudian menekankan DIM substansi nomor 4 yang menyebut Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dalam negeri.
Baca juga:
- RUU Polri Perlu Perkuat Kompolnas Sebagai Lembaga Pengawas
- Reformasi Polri di Meja DPR: Dari Pengawasan, HAM, hingga Penataan Jabatan dan Usia Pensiun
- Menarik Garis Batas Polri di Luar Institusi
Dalam fungsi penegakan hukum, berlaku asas teritorial yang diperluas dengan prinsip kewarganegaraan Indonesia atau asing. DIM substansi nomor 4 menggabungkan beberapa poin yang sebelumnya diusulkan DPR. Dia mengatakan penggabungan poin itu intinya melihat fungsi Polri dalam 3 hal. Yakni Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum, dan perlindungan pengayoman masyarakat.
“Karena kita bercerita mengenai kejahatan atau tindak pidana,” ujarnya.
Selain itu DIM substansi nomor 4 poin C menurut Prof Eddy sifatnya lebih umum sebagai landasan filosofis pada bagian konsideran. Aspek yang berkaitan dengan keterbukaan, transparansi, profesionalitas, masuk dalam tugas dan fungsi Polri yang dirinci dalam batang tubuh RUU, bukan pada bagian pertimbangan.
