Janji pelindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) diumbar. Tapi PRT masih tak punya payung hukum. Sudah lebih dari dua dekade PRT menanti pengakuan sebagai pekerja yang utuh. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi ujian. Berkali-kali dibahas, tapi berulang kali pula RUU PPRT ditunda. Nasib PRT mendapat pengakuan negara melalui legislasi terkatung-katung.
Badan Legislasi (Baleg) DPR tancap gas melanjutkan penyusunan draf RUU PPRT. Kali ini Baleg DPR mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Konsolidasi Mahasiswa Indonesia dan lainnya.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan perlindungan merupakan materi utama RUU PPRT. Baleg akan menyusun kembali naskah akademik dan draf RUU dengan target disahkan di rentang waktu tahun 2025 . Rancangan beleid ini sebagai bentuk negara hadir menjaga kondusifitas, menjaga HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita kembali menyusun naskah akademik dan komitmen RUU ini disahkan tahun ini,” ujar Bob dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Baleg DPR, Senin (5/5/2025).
Bob mencatat DPR periode 2019-2024 lalu telah menyusun draf RUU PPRT. Tahun ini RUU PPRT masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dalam menyusun draf RUU PPRT, Baleg DPR mengundang berbagai pihak sebagai bentuk partisipasi publik secara bermakna.
Baca juga:
- 5 Tujuan Pelindungan PRT Menurut RUU PPRT
- Pemerintah Targetkan RUU PPRT dapat Disahkan menjadi UU di 2023
- Ramai-ramai Dorong Penyelesaian RUU PPRT
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu setidaknya ada 5 substansi utama dalam RUU PPRT. Pertama, mengutamakan perlindungan dan membenahi draf RUU sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini. PRT diposisikan setara dengan pekerja pada profesi lainnya baik dalam hal pengawasan dan perlindungan.
















