RUU PPRT Perlu Mengatur Perekrutan Secara Daring
Terbaru

RUU PPRT Perlu Mengatur Perekrutan Secara Daring

Menekankan perlunya mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja secara tertulis.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Pemberi kerja biasanya tidak memeriksa latar belakang calon PRT yang akan direkrutnya secara akurat. Minimnya informasi tentang latar belakang calon PRT itu kerap menimbulkan ketidaksesuaian harapan dari masing-masing pihak seperti PRT tidak menguasai keterampilan seperti yang diinginkan. Ujungnya meningkatkan risiko kekerasan fisik dan psikologis terhadap PRT dan tingginya PRT yang berhenti bekerja.

PRT yang direkrut pribadi minim pembekalan dan pelatihan pra kerja. Hal ini membuat PRT sulit meningkatkan kualitas kerja dan melindungi diri dari perlakuan tidak adil. Tanpa standar keahlian, posisi tawar PRT sangat lemah. Melansir data organisasi perburuhan PBB (ILO) Yusuf menyebut ada 4,2 juta PRT di Indonesia mayoritas perempuan dan 70 persen tanpa pelatihan formal dan 60 persen tidak mengetahui hak-haknya seperti upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

PRT minim mendapat penjelasan tentang deskripsi pekerjaan sebelum ditempatkan. Akibatnya PRT sering menerima pekerjaan tanpa perintah dan tanggungjawab yang jelas. Beban kerja PRT berlebihan dan meningkatkan potensi konflik dengan pengguna jasa. Misalnya, PRT dijanjikan untuk bekerja merawat satu orang anak, tapi prakteknya yang diasuh 3 anak.

Sekalipun PRT dan pemberi kerja meneken perjanjian kerja yang disepakati, tapi kadang substansinya tidak jelas sehingga hak dan kewajiban masing-masing tak terjamin. Yusuf mencatat dari pengalamannya selama ini 60 persen pelanggaran kontrak dilakukan pihak pekerja karena kualitas SDM minim, dan 40 persen pelanggaran dilakukan pemberi kerja.

Yusuf menekankan pentingnya kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis. Hal itu untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban secara sepihak. Menjamin PRT mendapat jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja serta memudahkan penyelesaian sengketa.

“Peran penting agensi resmi jadi tumpuan tenaga kerja dan pengguna jasa. Kontrak kerja sifatnya wajib, penerapan kontrak tertulis yang melindungi hak dan kewajiban kedua pihak tanpa memberatkan,” usul Yusuf.

Selain itu diusulkan PRT mendapat pelatihan secara komprehensif dan sesuai standar. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan keterampilan PRT. Perlu verifikasi menyeluruh untuk memeriksa latar belakang calon PRT dan pengguna jasa. Perekrutan PRT melalui aplikasi daring tak dapat dihindari. Tapi yang perlu dipastikan ada kontrak kerja secara tertulis yang disepakati bersama.

“Orientasi pra kerja penting bagi calon tenaga kerja karena minimnya SDM di negara kita mengakibatkan mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi dan diperoleh,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info