RUU Reforma Agraria Diminta Perkuat Otsus Papua dan Hak Masyarakat Adat
Terbaru

RUU Reforma Agraria Diminta Perkuat Otsus Papua dan Hak Masyarakat Adat

Terutama mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Papua seperti penyediaan tanah ulayat.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma. Foto: Istimewa
Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma. Foto: Istimewa

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria masih digodok Badan Legislasi (Baleg) DPR. Beleid ini nantinya diharapkan memberi solusi untuk menuntaskan konflik agraria di berbagai daerah yang selama ini berlarut. Termasuk memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat, seperti wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan.

Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma mengatakan RUU Reforma Agraria penting untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria struktural, dan kebijakan yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat. Bagi Papua, RUU ini memperkuat mandat  UU No.2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan hak perseorangan. UU Otsus juga mensyaratkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat adat dalam penyediaan tanah ulayat.


"Hemat saya, RUU Reforma Agraria harus secara eksplisit memperkuat, bukan mengurangi, standar perlindungan yang telah diberikan UU Otsus Papua. Misalnya dengan memuat Bab Khusus reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua," kata senator dari daerah pemilihan Papua Barat itu dikonfirmasi, Senin (14/09/2026)

Hak ulayat harus diakui sebagai hak asal-usul, bukan sekedar objek reforma agraria. RUU harus membedakan tegas tanah objek redistribusi negara dengan wilayah adat yang telah dikuasai berdasarkan hak asal-usul masyarakat hukum adat.

"Wilayah adat tidak boleh otomatis dimasukkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hanya karena belum memiliki sertifikat individual. Ketiadaan sertifikat tidak dapat dianggap sebagai ketiadaan hak. Hal ini perlu diperhatikan," ujarnya.

Baca juga:

RUU perlu mensyaratkan identifikasi, verifikasi, pengakuan masyarakat adat, pemetaan wilayah adat, penetapan hak, konsultasi, dan persetujuan sebelum pemerintah menerbitkan hak, izin, konsesi, atau proyek yang berdampak pada wilayah adat. Ketentuan ini penting untuk mencegah konflik akibat pemberian izin sebelum status wilayah adat diselesaikan.

Tak hanya itu, RUU juga perlu mengatur prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat adat harus diberikan secara bebas tanpa tekanan, sebelum proyek dilaksanakan, terdokumentasi, serta membuka ruang untuk menolak atau mengubah rencana yang berdampak serius. Pemerintah juga perlu membangun Sistem Informasi Agraria dan Wilayah Adat Nasional yang terintegrasi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info