Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mendorong reformasi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua Raya, KPK menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran Otsus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dalam proses evaluasi, pihaknya mengidentifikasi sejumlah area yang masih memiliki risiko penyimpangan, antara lain pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, manajemen kepegawaian, hingga pengelolaan keuangan daerah. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih adanya aset daerah yang belum dikembalikan meskipun pejabat yang menggunakannya telah memasuki masa purnatugas.
Untuk memperkuat transparansi dan pengawasan, KPK juga mendorong pemisahan rekening Dana Otsus dari rekening APBD. Langkah tersebut dinilai akan memudahkan pelacakan arus masuk dan keluar anggaran sehingga pengelolaan Dana Otsus menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mudah diawasi.
Baca Juga:
- KPK Sayangkan Dana Otsus Aceh Jadi ‘Bancakan’ Korupsi
- Penegak Hukum Diminta Segera Usut Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua
"Kita ingin pengelolaan Dana Otsus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan mudah diawasi. Dengan sistem yang semakin baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua," kata Setyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/7).
Selain mengevaluasi tata kelola, KPK juga akan menindaklanjuti pelaksanaan komitmen bersama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemerintah daerah di Tanah Papua Raya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat membuka Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (16/7). Forum ini mempertemukan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua Raya bersama DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun langkah bersama memperkuat tata kelola Dana Otsus dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
