Sekian lama menggema, penanganan dugaan korupsi pengadaan simulator SIM kendaraan roda dua dan roda baik di Mabes Polri belum juga mereda. KPK dan Polri terus berada pada jalur penyidikan untuk perkara yang sama.
Nuansa persaingan atau bahkan ada yang disembunyikan terus mengudara. Hingga muncul kekhawatiran, penanganan perkara ini akan memunculkan benturan yang sebenarnya sudah terjadi. Tak hanya mengusut kasus yang sama. Sejumlah tersangka yang ditetapkan kedua lembaga penegak hukum itu pun sama. Lalu, siapa yang nanti akan menangani perkara ini?
Menilik dari polling hukumonline, publik lebih memilih penanganan perkara ini ditangani oleh KPK. Sebanyak 87 persen peserta polling bersikap seperti itu. Sedangkan hanya lima persen peserta polling memilih menyerahkan penanganan kasus ini pada Polri. Sedangkan peserta polling yang memilih keduanya mencapai delapan persen.
Nuansa persaingan ini memunculkan potensi nebis in idem. Hingga kini Mabes Polri sudah menahan sejumlah tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah, Wakakorlantas nonaktif Brigjen Pol Didik Purnomo, Ketua Pengadaan AKBP Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo. Ketiga tersangka ini ditahan di Rutan Mako Brimob.
Sedangkan dua pihak swasta, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto ditahan di Rutan Bareskrim dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang ditahan di Rutan Kebun Waru Bandung atas kasus penggelapan.
Dari sejumlah tersangka Mabes Polri tersebut, ada tiga nama tersangka yang juga ditetapkan oleh KPK. Mereka adalah Didik Purnomo, Sukotjo S Bambang dan Budi Susanto. Terkait hal ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakkir mengatakan, ada dua kemungkinan terjadi dalam penanganan perkara ini.
Pertama, bisa jadi perbuatan tindak pidana yang disidik KPK sama dengan perkara yang disidik Polri. Untuk itu harus diketahui secara jelas perbuatan apa yang sedang disidik KPK dan disidik Polri. Jika yang disidik satu perbuatan yang sama, salah satu dari KPK atau Polri harus mengalah. “Jika dua-duanya diadili, mesti salah satunya batal demi hukum,” kata Muzakkir, Jumat (21/9).
