Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) terus bergulir. Rapat paripurna DPR RI Ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 menyepakati RUU Minerba sebagai RUU usul inisiatif DPR.
“Apakah RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI? Setuju?,” ujar Wakil Ketua DPR Dasco disambut setuju seluruh anggota DPR yang hadir sidang paripurna, Kamis (23/01/2025).
Tak ada suara anggota yang menolak RUU Minerba. Setidaknya 8 fraksi partai yang ada di DPR secara bulat menyepakatinya sebagai RUU usul inisiatif DPR. Juru bicara masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna itu.
Secara berurutan juru bicara yang memberikan pendapat tertulis fraksi kepada pimpinan DPR yakni I Nyoman Parta (PDI Perjuangan), Ahmad Irawan (Golkar), Sumail Abdullah (Gerindra), Arif Rahman (Nasdem), HSN Prana Putra Sohe (PKB), H Hendry Munief (PKS), Aqib Ardiansyah (PAN), dan H Mulyadi (Demokrat).
Baca juga:
- 3 Substansi Revisi UU Minerba Ini Diprotes Koalisi Masyarakat
- Mengintip 15 Poin Penting dalam UU Minerba Hasil Revisi
Rapat paripurna DPR juga menyetujui dibentuknya 2 tim pengawas. Pertama, Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dasco mengatakan DPR perlu mengawasi pelayanan dan penyelenggaraannya karena banyak warga negara Indonesia yang berminat menjadi pekerja migran di luar negeri.
Selain itu banyak persoalan yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi tim pengawas periode lalu yakni 2019-2024. Kedua, Tim Pengawasan Bencana Alam, urgensinya untuk mengawasi penanganan bencana baik yang menimbulkan korban, kerusakan, dan dampak sosial ekonomi.
RUU Minerba menuai pro dan kontra di masyarakat. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan secara umum kelakuan DPR saat ini sudah diprediksi koalisi masyarakat sipil, sama seperti periode sebelumnya.
Di mana membuat UU secara ugal-ugalan. Koalisi protes. Pertama, harusnya RUU Migas lebih dulu masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sebelum dibahas. Faktanya, revisi ini tak masuk prolegnas prioritas 2025.
“Tujuannya ini meloloskan mekanisme pemberian izin (WIUP,-red) bagi badan usaha milik ormas keagamaan,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan koalisi menyikapi langkah Baleg merevisi UU Migas, Senin (20/1/2025).
Kedua, pemberian Wailayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diperluas kepada perguruan tinggi. Bahkan diberikan tanpa perlu proses lelang, tapi menggunakan mekanisme prioritas. Ketiga, koalisi memprotes WIUP Mineral Logam yang diberikan secara prioritas ini bisa juga berlaku untuk badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan.
WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas. Kebijakan ini ke depan berpotensi meningkatkan jumlah penerbitan izin tambang mineral dan logam.
Sebaliknya, sebagian organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba bisa menerima konsesi pertambangan justru mengapresiasi kebijakan ini. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, mengatakan sejak awal mendukung Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain itu PBNU tidak pernah meminta konsesi tambang kepada pemerintah baik batubara dan logam atau mineral lainnya. Pemberian konsesi ini sebagai niat baik pemerintah. Tak ada persoalan juga bagi PBNU jika tidak mendapat konsesi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya,” katanya dalam
rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Baleg DPR, Rabu (22/1/2025) kemarin.
Ulil tak menampik kebijakan ini menuai kontroversi publik dan itu hal wajar dalam setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah pasti ada dampak positif dan negatifnya. Secara umum PBNU menilai kebijakan ini membawa manfaat positif yang lebih besar ketimbang negatifnya. RUU Minerba perlu segera dibahas dan disahkan sebab penting memberikan kekuatan hukum terhadap kebijakan ini.
“Kami menyatakan kebijakan ini sangat tepat, kontroversi pasti ada tapi maslahat kebijakan ini konsesi pertambangan bagi ormas lebih besar manfaatnya,” ujarnya.
