Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) tengah bersaing memperebutkan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar tujuh persen. Bahkan, untuk memuluskan niat tersebut, Pemerintah mengklaim telah menyiapkan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp3 triliun. Namun, DPR siap ’menjegal’ upaya Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan tersebut.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memastikan membeli saham divestasi Newmont sebesar 7 persen. Pembelian ini merupakan tahap akhir dari kewajiban divestasi saham perusahaan tambang mineral itu sesuai Pasal 24 Kontrak Karya Tahun 1986. Dalam rilisnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto, mengatakan pembelian saham ini dilakukan melalui PIP.
“Saat ini PIP sedang finalisasi terms and conditions pembelian tersebut. Hal ini meliputi pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta hal teknis lainnya,” ujarnya di situs Kemenkeu, Senin (18/4).
Menurut Hadiyanto, pembelian saham oleh pemerintah ini dilandasi kepentingan untuk membangun pengawasan industri mineral tersebut. Apalagi, katanya, Pemerintah merupakan pihak dalam kontrak karya tersebut, sehingga pengawasan lebih efektif. Kemenkeu sendiri telah menyampaikan surat kepada Presiden Direktur Newmont pada tanggal 14 April 2011 lalu. Berdasarkan data dari Ditjen Kekayaan Negara, nilai dari saham divestasi divestasi Newmont itu sekitar AS$271,6 juta.
Namun, langkah pemerintah untuk membeli saham divestasi Newmont itu ditentang DPR. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, dana PIP tidak bisa digunakan pemerintah untuk membeli saham. Dana PIP hanya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan. “Memangnya pemerintah ingin menjadi broker,” ujarnya kepada hukumonline.
Harry mengatakan, tanpa persetujuan Komisi XI, Menteri Keuangan tidak bisa mengambil keputusan menyangkut aset negara, keuangan negara dan penggunaan keuangan negara tanpa ada persetujuan DPR. Atas dasar ini pula, Harry menyarankan agar saham divestasi Newmont sebesar 7 persen diserahkan kepada Pemda Nusa Tenggara Barat.
Hal yang sama diutarakan rekan Harry di Komisi XI, Achsanul Qosasi. Politisi Partai Demokrat ini menyarankan sebaiknya Pemerintah tidak ngotot membeli saham Newmont. “Biar saja saham tersebut dimiliki pemda setempat untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya.
Seperti diketahui, sesuai kontrak karya, pemegang saham asing NNT diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham asingnya yang berjumlah 80 persen ke pihak nasional dengan jadwal paling akhir seharusnya Maret 2010. Sebanyak 20 persen sudah dikuasai nasional melalui Pukuafu, sehingga Newmont mesti mendivestasikan 31 persen sisanya.
Jadwal divestasi 31 persen saham Newmont sesuai kontrak karya adalah 3 persen pada Maret 2006, 7 persen pada Maret 2007, 7 persen pada Maret 2008, 7 persen pada Maret 2009, dan 7 persen pada Maret 2010. Namun semua jadwal divestasi itu mundur, dan kini tersisa 7 persen saham untuk jatah divestasi tahun 2010.
PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sudah menguasai 24 persen saham divestasi dan berniat memiliki 7 persen divestasi 2010 sisanya. MDB merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersama (DMB) dengan PT Multicapital, yang merupakan anak usaha Grup Bakrie. Sementara, DMB merupakan BUMD milik tiga pemda, yakni Pemda Sumbawa, Pemda Sumbawa Barat, dan Pemda NTB.
Kabar terakhir menyebutkan, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang isinya memandang perlu adanya perpanjangan (proses divestasi 7 persen saham Newmont).
Ada dua pertimbangan mengapa Menteri ESDM akhirnya mengambil keputusan tersebut. Pertama, diperlukan adanya tindak lanjut yang lebih untuk proses pengalihan divestasi saham tersebut di mana masih ada beberapa hal yang perlu didetilkan lagi. Kedua, adanya tuntutan pihak ketiga yang harus dipelajari agar jangan sampai ke depannya dapat menimbulkan masalah.
