Persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/2). Kali ini ada dua saksi yang hadir, yakni Iskandar Pasadjo dan Sindu Malik Pribadi.
Dalam kesaksiannya, Iskandar Pasadjo alias Acos mengaku berharap memperoleh fee dari proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrasruktur Daerah (DPPID) yang diusulkan Kemenakertrans. Harapan ini terlihat dari tindakan Acos yang menghubungi kuasa PT Alam Jaya Papua, Dharnawati dan Sindu yang membicarakan komitmen fee.
"Saya ingin tahu apakah Dharnawati sudah berikan uang komitmen fee ke Pak Nyoman, karena yang saya tahu Dharnawati orangnya ceroboh," tutur Acos.
Mendengar ini, majelis hakim mencecar saksi. Hakim Ketua Sudjatmiko pun bertanya apakah tindakan saksi ini semata-mata mencari proyek atau cari komitmen fee. Acos menjawab, "Saya cari proyek. Tapi berharap bisa kebagian (komitmen fee)," katanya di depan majelis hakim.
Hakim Anggota Eka Budi Prijanta menilai program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang diusulkan Acos merupakan program bagus. Tapi program itu menjadi buruk ketika di akhir pengusulan saksi berharap memperoleh fee. "Program saudara bagus, perjuangan pengusulan program bagus, tapi kalau ujung-ujungnya hanya untuk dapat komitmen fee ini jadi kacau balau," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Acos juga mengakui pernah meminjam uang dari Sindu sebesar Rp45 juta. Ia mengaku memerlukan uang menjelang lebaran. Acos mengenal Sindu sekitar bulan Juni 2011. Ia menganggap pinjaman ini hal yang biasa. "Sebelumnya dia (Sindu) juga punya utang ke saya."
Mendengar hal ini, Hakim Eka kembali geram. Ia heran, Acos malah memilih utang ke Sindu daripada menagih utangnya Sindu yang sejak lama ada. "Kalau begitu tinggal Sindu bayarkan saja utangnya. Jangan saudara pinjam uang lagi. Kenal Sindu Juni, sebentar lagi lebaran, pinjam uang diberikan Rp45 juta itu gede loh," katanya.
















