Sidang dengan terdakwa Sesditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/12). Agenda sidang terdakwa kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di transmigrasi ini menghadirkan saksi mantan Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono.
Dalam kesaksiannya Djoko mengaku sempat diminta Ali Mudhori untuk memaparkan program tersebut di depan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. "Saya diminta menjelaskan KTM (Kota Terpadu Mandiri) itu apa, dan saya menjelaskan. Menjelaskan tentang KTM dananya seperti apa, berapa tahun pelaksanaannya. Jadi saya hanya sebatas menjelaskan masalah KTM," ujarnya.
Pemaparan tersebut, kata Djoko, dilaksanakan di Hotel Crown Jakarta. Dalam pemaparan turut hadir Tamsil Linrung, Sindu Malik, Acoz, dan beberapa orang yang ia tak kenal. Djoko sendiri didampingi oleh Direktur Perencanaan dan Kasubdit Perencanaan. "Saya menjelaskan antara setengah jam sampai 40 menit. Sudah dinyatakan cukup saya pulang," tuturnya.
Awalnya, kata Djoko, Ali Mudhori mendatanginya dan menyatakan bahwa ada anggaran Rp 1 triliun dalam APBN-P 2011 untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tapi dirinya tak mempercayai informasi dari Ali tersebut. "Lalu dia (Ali) pulang."
Tak lama kemudian, Ali Mudhori datang kembali bersama Sindu Malik untuk meyakinkan dirinya bahwa anggaran Rp1 triliun tersebut ada. Namun, dirinya kembali tidak percaya. Akibatnya, dia sering bertemua Ali Mudhori di kantor Kemenakertrans. Ini dikarenakan saat itu Ali menjabat sebagai salah satu asisten menteri.
Singkat cerita, setelah memaparkan program di Hotel Crown, Ali memintanya untuk mengusulkan anggaran untuk keperluan terkait program itu dari P2MKT. Ia pun mengumpulkan sejumlah anak buahnya untuk menyusun rencana biaya program. "Akhirnya ketemu angka Rp 388 miliar," katanya.
Angka itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi. Ada beberapa kabupaten dan pusat yang menjadi target pelaksanaan kegiatan. Pasalnya, saat itu, banyak terjadi bencana seperti panen yang gagal di beberapa daerah. Setelah dibuat dan ditandatangani, usulan itu lalu diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang melanjutkannya ke menteri.
Tapi dirinya tak tahu menahu program tersebut akhirnya digolkan bukan dari direktoratnya, melainkan dari P2KT sebesar Rp500 miliar.
Tak Hadir
Tamsil Linrung sendiri yang diagendakan menjadi saksi untuk terdakwa Nyoman tak memenuhi panggilannya. Padahal, kata Jaksa Zet Tadung Allo, surat permintaan Tamsil untuk bersaksi sudah dikirim. "Tamsil Limrung mana?" tanya Ketua Majelis Hakim, Sudjatmiko.
"Tidak datang yang mulia," jawab Zet. Menurutnya, pihaknya telah mengirim surat ke Tamsil untuk menjadi saksi sejak pekan lalu. Tapi hingga sidang dimulai tak ada kabar dari politisi dari PKS itu apakah jadi hadir atau tidak. "Nggak ada keterangannya," jelas Zet ditemui usai persidangan.
Tseperti diketahui, dalam dakwaannya jaksa menilai terdakwa Nyoman dan Dadong Irbarelawan terbukti menerima uang senilai Rp2,001 miliar dari terdakwa Dharnawati karena telah mengupayakan Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Mimika dan Keerom memperoleh Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) bidang transmigrasi dari APBNP 2011.
Akibat perbuatannya, Nyoman didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
















