Perasaan kecewa tak saja dirasakan terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, tapi juga tim penasihat hukum. Perjuangan sepanjang persidangan membela kliennya hasilnya jauh panggang dari api. Vonis hukuman yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) di luar dugaan, hukuman mati.
Tim penasihat hukum nampaknya bakal berjuang keras membela kliennya melalui upaya hukum di tahap selanjutnya. Mulai tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK). Ketua Tim Penasihat Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan, kliennya telah siap dengan apapun risiko hukuman yang bakal diberikan pengadilan.
Sebab, risiko atas tindak pidana yang dilakukan Sambo dengan jeratan pembunuhan berencana sudah disadarinya. Meski demikian, penasihat hukum tetap berjuang keras membela kliennya di persidangan. “Sambo sudah siap dengan risiko yang paling tinggi. Itu yang harus saya sampaikan. Karena dari persidangan, Ferdy Sambo juga sependapat dengan kami,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (14/2/2023).
Baca juga:
- Ferdy Sambo Terbukti Pembunuhan Berencana Terhadap Yosua Hutabarat
- Ini Pertimbangan Hakim yang Memberatkan dalam Vonis 20 Tahun Putri Candrawathi
- Kekerasan Seksual Tidak Terbukti, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara
- Sejumlah Hal Memberatkan di Balik Vonis Mati Ferdy Sambo
Nasib serupa dialami Putri Chandrawati yang notabene istri dari Ferdy Sambo. Tuntutan penuntut umum terhadap Putri selama 8 tahun pidana penjara, tapi putusan meroket menjadi 20 tahun penjara. Arman pun meluapkan kekecewaanya. Baginya, Putri yang juga kliennya merupakan korban dalam kasus tersebut, tapi malah dihukum.
Kendati demikian pihaknya tetap mempertimbangkan menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, hingga PK atas putusan majelis hakim pimpinan Wahyu Iman Santoso di PN Jaksel. Tapi lagi-lagi, semua keputusan berada di tangan kliennya terhadap langkah hukum lanjutan. “Intinya, dalam tingkat pertama ini, kita hormati (putusan hakim, red). Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya,” katanya.
Terpisah, Founder Ethics of Care Farid Wajdi mengatakan masyarakat agar percaya dengan sistem peradilan di Indonesia. Kendati pun putusan majelis hakim PN Jaksel terhadap Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati melebihi dari tuntutan penuntut umum, namun masyarakat mesti menghormatinya.
Alasan majelis hakim sejatinya dapat ditelisik dari pertimbangan hukum putusan. Tapi bagi pihak yang berkeberatan dengan putusan tersebut, masih terdapat langkah hukum yang disediakan hukum acara pidana. Seperti upaya hukum banding, kasasi, hingga PK. Upaya hukum mesti ditempuh pihak terdakwa maupun terpidana dalam rangka memperoleh keadilan.
“Jika ada yang keberatan atas putusan tersebut, hendaknya melakukan upaya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Mantan komisioner Komisi Yudisial (KY) itu lebih lanjut mengatakan, terhadap putusan majelis hakim, apapun langkah hukum yang bakal ditempuh terdakwa/terpidana bersama tim penasihat hukumnya menggunakan jalur yang disediakan hukum acara pidana. Dia mengingatkan agar semua pihak percaya dengan sistem peradilan Indonesia.
Tapi Farid mewanti-wanti bila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim, dapat menggunakan jalur pelaporan yang telah diatur. Yakni menggunakan mekanisme ke KY. Sementara KY mesti berupaya keras agar tetap objektif dan serius dalam perkara tersebut. Dia mengingatkan semua pihak agar saling memberikan masukan melalui cara sehat tanpa menimbulkan potensi kerusakan.
“Jika hendak menggunakan haknya di publik, maka komentarilah secara wajar dan objektif, berhenti untuk memengaruhi keputusan majelis hakim. Karena itu, tetap berusahalah untuk tidak menjadi peradilan kedua selain ruang sidang dan majelis hakimnya, ujar Dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.
Sebagaimana diketahui, majelis hakim pimpinan Wahyu Iman Santoso dalam putusan yang dibacakannya memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum yang menuntut seumur hidup. Dalam pertimbangan hukumnya, Ferdy Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana jeratan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Majelis hakim juga menilai Ferdy Sambo terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
