Tetapi sebelum meminumnya, Anda perlu mendengar warning yang belum lama ini dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut BPOM, iklan kapsul tersebut menyesatkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung unsur penipuan.
Menurut lembaga yang berada di bawah payung Departemen Kesehatan itu, bagian yang tidak benar adalah pernyataan tentang manfaat menyembuhkan segala penyakit secara total. Pasalnya, kapsul atas nama PT Kingsindo Farmatama Jakarta itu tercatat di BPOM hanya sebagai obat "menjaga kesehatan badan dan memulihkan stamina".
Menurut Sri Liring Djarot S, Kepala Biro Hukum dan Humas BPOM, kasus Sin She hanya salah satu dari sekian banyak public warning yang sudah dikeluarkan BPOM. Akhir Maret 2003, Departemen Kesehatan akan membuka public warning itu kepada masyarakat lewat pameran. "Kami berkewajiban melindungi masyarakat dengan terus melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan," katanya kepada hukumonline.
Selain BPOM, polisi juga turun ke lapangan untuk menyelidiki peredaran obat palsu. Dalam dua bulan terakhir, upaya polisi itu memang membuahkan hasil. Peredaran obat palsu bukan hanya terjadi di ruko-ruko pinggir jalan, tetapi sudah memasuki mal dan pusat perbelanjaan besar.
Hukuman rendah?
Staf Divisi Advokasi YLKI, Sudaryatmo, menduga bahwa peredaran obat dan makanan palsu lantaran penegakan hukumnya kurang memberi efek jera. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi hingga hakim, kurang concern menerapkan sanksi yang bisa membuat efek jera kepada para pelaku.
Sudaryatmo mungkin benar. Data 2002 menunjukkan bahwa terdapat 1.110 kasus yang masuk ke BPOM, terdiri dari 260 kasus projustisia dan selebihnya non-justisia. Dari kasus projustisia tersebut, 199 di antaranya merupakan kasus obat-obat keras dan palsu, 29 kasus berupa pelanggaran di bidang makanan, 20 kasus kosmetik, 8 kasus jamu tradisional, 3 kasus alat kesehatan, dan 1 kasus napza.
Celakanya, meskipun jumlah kasus yang disidik cukup banyak, setelah dibawa ke pengadilan hasilnya kurang memuaskan. Seperti diakui Kepala BPOM Sampurno kepada sebuah majalah, hukuman kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan masih terlalu ringan.
















