SBMI: ABK Indonesia Butuh Regulasi yang Memberi Perlindungan
Terbaru

SBMI: ABK Indonesia Butuh Regulasi yang Memberi Perlindungan

Minimnya regulasi membuat ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing rentan pelanggaran HAM. Hingga kini, peraturan pelaksana dari UU No.18 Tahun 2017 terkait penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan belum diterbitkan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, mengatakan pemerintah bisa dianggap melakukan pembiaran praktik perbudakan terhadap ABK jika tidak serius menjamin perlindungan. Guna membenahi persoalan ini Presiden Joko Widodo harus memanggil para menterinya dan pimpinan lembaga terkait untuk menuntaskan konflik kepentingan dan mengutamakan pelindungan pekerja migran termasuk ABK.

HRWG mencatat praktik eksploitasi terhadap ABK Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara merupakan bagian dari kejahatan lintas negara. “Hal itu terjadi karena industri perikanan global melibatkan banyak negara di dunia,” ujar Daniel.

Koordinator Kebijakan Laut Greenpeace Indonesia, Annisa Erou, mencatat tak hanya ABK, eksploitasi juga dilakukan terhadap sumber daya tangkapan laut. Stok ikan di beberapa daerah perairan menurun drastis akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Kemudian salah urus penerbitan izin penangkapan yang tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya, banyaknya kapal penangkap ikan yang melebihi kuota, dan melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal. “Peristiwa itu mengindikasi terjadinya penangkapan ikan berlebih atau overfishing,” ungkap Annisa.

Untuk menekan harga produk agar kompetitif, pemilik kapal mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah rendah. Itu yang mendorong terjadinya kejahatan lintas batas negara. Mengingat eksploitasi dan perampasan hak terhadap ABK migran kerap terjadi di laut lepas.

Menurut Annisa, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dan populasi ikan yang semakin berkurang mendorong masifnya penangkapan ikan di laut lepas, dan kerap mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut juga membuat ABK perikanan lebih rentan terhadap upah rendah, kondisi kerja, kehidupan yang buruk di kapal, dan juga pelanggaran berat, seperti kekerasan. Fakta ini sejalan dengan banyaknya aduan yang diterima oleh SBMI hingga tahun 2021 lalu dimana ada 188 pengaduan kasus ABK.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info