Negosiasi yang dilakukan Pemerintah atas pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) tidak akan mengubah keberlakuan perjanjian internasional tersebut. Kalaupun China setuju atas usul Indonesia, pembatalan perjanjian tak mungkin dilakukan jika negara anggota ASEAN lainnya tidak setuju.
Pandangan itu disampaikan dua guru besar hukum internasional, Huala Adolf dan Hikmahanto Juwana. Menurut Huala, Guru Besar di bidang Hukum Privat Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, yang bisa dilakukan Pemerintah adalah negosiasi. Tetapi bukan untuk membatalkan perjanjian, melainkan untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi produk lokal akibat perdagangan bebas ASEAN dan China. Perjanjian itu membuka keras seluas-luasnya bagi produk China dan negara ASEAN lain ke pasar domestik Indonesia.
Kalaupun ada desakan untuk membatalkan perjanjian tersebut, dalam praktik sulit dilakukan kalau tidak ada kesepakatan bersama. Prof. Hikmahanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, menunjuk pasal 14 kerangka kerja perjanjian ACFTA yang mengatur soal amandemen. Rumusannya: “The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties”. Dalam rumusan berbeda bermakna sama, pasal 19 Perjanjian Kerjasama ASEAN-China menegaskan: “This Agreement may be amended by the mutual written consent of the Parties”.
Jadi, kata Hikmahanto, untuk membatalkan perjanjian bukan saja harus ada kesepakatan seluruh pihak, tetapi juga kesepakatan itu dalam bentuk tertulis. “Jadi, nggak bisa Indonesia sendiri,” ujarnya kepada hukumonline.
Kronologis Peristiwa · 23 Oktober 2000. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diundangkan dan mulai berlaku. · 4 November 2002. Indonesia dan negara-negara ASEAN menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation antara ASEAN dan China di Kamboja. · 15 Juni 2004. Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres No. 48 Tahun 2004 yang meratifikasi ACFTA. · 1 Januari 2010. Kerangka kerja ACFTA mulai berjalan. |
Huala Adolf mengingatkan bahwa ACFTA adalah perjanjian bersama banyak negara, sehingga tidak bisa begitu saja dibatalkan. Meskipun ada beberapa isu sensitif dalam kerangka kerja perjanjian tersebut, Indonesia tidak bisa secara sepihak membatalkan perjanjian. Langkah itu hanya bisa ditempuh jika semua negara anggota setuju. Syarat itu bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua negara penanda tangan. “Berlaku untuk semua negara yang menandatangani, sepakat untuk mengakhirinya,” kata Huala saat dihubungi hukumonline melalui telepon.
