Hadir dengan menargetkan lulusan baru atau fresh graduate, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI kembali membuka Program Magang Nasional yang memasuki Batch III. Di antara posisi yang ditawarkan adalah magang sebagai Analis Hukum pada berbagai Kementerian yang menyasar kalangan Sarjana Hukum.
Melansir siaran pers resmi, Kemnaker menyasar 25 ribu peserta magang yang akan menjalani magang selama 6 bulan. yang menyasar lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025. Pendaftaran telah dibuka per hari ini melalui laman resmi Maganghub.kemnaker.go.id sampai 7 Desember 2025. Selengkapnya, simak daftar berikut ini!
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Magang untuk posisi Analis Hukum terbuka di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pekerjaan yang akan diemban mencakup pelaksanaan kegiatan yang meliputi telaahan, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai materi hukum untuk mendukung perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait perikanan budi daya dan mendukung penyusunan dokumen hukum lainnya.
Kementerian Lingkungan Hidup
Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Kementerian Lingkungan Hidup membuka lowongan magang posisi Analis Hukum. Tugas yang diberikan adalah menganalisis Draft Persetujuan teknis lingkungan Menganalisis draft peraturan menteri dan peraturan deputi bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 memeriksa dokumen persetujuan teknis lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terdapat sejumlah posisi Analis Hukum yang terbuka di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). Pertama, Asisten Analis Hukum dan Peraturan Perundang Undangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bertugas mengumpulkan dan menyusun data hukum, mendukung tim legal dalam perencanaan kontrak, serta memastikan kelengkapan dokumen legal korporasi atau perusahaan.
Kedua, Analis Hukum Pengaduan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM. Tugasnya menganalisis data dan laporan hukum terkait pengaduan pada lingkup Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan dan menyiapkan bahan advokasi hukum atas pengaduan. Kemudian Analis Hukum Sengketa pada Direktorat yang sama, bertugas menganalisis data dan laporan hukum atas sengketa sektor ESDM.
Masih di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, terdapat pula Analis Hukum Pengelolaan Aset Barang Bukti yang akan bertugas menganalisis data dan laporan hukum terkait Pengelolaan Aset Barang Bukti. Selanjutnya Analis Hukum Tindak Pidana yang bertugas menganalisis data dan laporan hukum tindak pidana di lingkup Direktorat Penindakan Pidana.
